Dirut PHR Diminta Perhatikan Pekerja Perminyakan Eks CPI

630
×

Dirut PHR Diminta Perhatikan Pekerja Perminyakan Eks CPI

Sebarkan artikel ini

Jakarta, faktapers.id – Direktur Pertamina Hulu Rokan (PHR), Rikardo Perdana Yudantoro diminta tetap perhatikan tenaga eks PT Chevron Pasific Indonesia (CPI).

Hal ini mengemuka saat Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat kunjungan kerja ke Dumai, Provinsi Riau, Selasa (1/9) kemarin. “PHR diminta perhatikan mitra bisnis atau vendor pengusaha dari pengusaha lokal di Provinsi Riau,” sebut LaNyalla dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (2/9).

Selain tenaga kerja, LaNyalla pun meminta PHR fokus soal kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan stakeholder lokal. “Ini penting karena menyangkut daerah penghasil. Saya maklumi PHR yang secara resmi akan menggantikan PT CPI sebagai operator Blok Rokan pada 9 Agustus tahun depan harus bekerja efisien dan ekonomis,” ujarnya.

Karena, sambung LaNyalla, kerja sama PSC yang dianut menggunakan skema gross split. “Tapi jangan karena itu, di awal sudah bilang bahwa prinsip B to B akan memprioritaskan mitra yang paling menguntungkan, dan sesama BUMN menjadi opsi pertama,” ungkapnya.

Menurut LaNyalla, sebab BUMN dan anak cucunya, semangatnya ada dua, pertama penugasan pemerintah, kedua ketika swasta tidak mampu. Kalau apple to apple pasti BUMN dan anak cucunya pasti bisa lebih murah, karena mereka punya induk dan holding, dan bisa melakukan subsidi silang.

“Jangan karena alasan menganut rezim gross split, lantas meninggalkan vendor lokal,” sambung Senator Jawa Timur itu. LaNyalla pun mengingatkan agar PHR belajar dari proses alih Kelola Blok Mahakam dari TOTAL ke Pertamina, dimana sempat mengalami penurunan drastis produksi.

Tak hanya itu, LaNyalla juga meminta agar proses transisi ini berjalan baik, agar pada 9 Agustus tahun depan, PHR dapat menjaga kinerja lifting minyak. “Saya minta komunikasi intesif dengan SKK Migas, Pemda dan CPI dijaga,” cetusnya.

Di kesempatan yang sama, Rikardo Perdana Yudantoro sempat lontarkan keluhan beberapa agenda teknis dalam rangka persiapan transisi alih kelola masih mengalami hambatan. Terutama aspek teknis penyiapan titik sumur baru di lokasi saat ini.

“Kami saat ini belum bisa masuk ke lokasi, karena masih dalam Kelola PCI, sementara kami harus menyiapkan titik sumur baru, dan itu harus dilakukan minimal 6 bulan sebelum Agustus tahun depan,” tandas mantan SVP Eksplorasi Direktorat Hulu Pertamina itu. OSS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *