Jakarta, faktapers.id – Upaya penegakan hukum Kepolisian dan Kejagung terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam mendukung investasi di daerah diapresiasi Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
Hal ini diungkapkan Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi. “Komite I juga mengapresiasi langkah dan kebijakan Polri dan Kejagung dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Derah, Dsember 2020 dan pengan pandemi Covid-19,” sambungnya dalam rapat kerja secara daring (zoom), Senin (7/9).
Razi yang hadir memimpin raker tersebut didampingi Wakil Ketua Komite I yakni Abdul Khalik; Djafar Alqatiri dan Fernando Sinaga. Raker ini juga dihadiri oleh sebagian besar Anggota Komite I dan Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono.
Sementara dari Kepolisian dihadiri oleh Wakapolri, Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono dan Kejaksaan Agung dihadiri oleh Wakil Jaksa Agung, Setia Untung Arimuladi. Rapat Kerja sendiri dilaksanakan dalam rangka pengawasan terhadap penegakan hukum dan keamanan masyarakat dan daerah.
Di kesempatan itu, Razi menyampaikan berbagai hal dan permasalahan yang terjadi di daerah yang berkaitan dengan penegakan hukum dan keamanan masyarakat khususnya pada masa pandemi ini.
Menurutnya, seperti halnya penyelenggaraan Pilkada yang tetap dilaksanakan di Desember 2020 padahal kondisi dan fakta di lapangan menunjukkan adanya peningkatan penularan Covid19.
“Masyarakat dan peserta Pilkada cenderung abai terhadap protokol kesehatan sementara aparat dan penyelenggara serta Pemda tidak mampu mengendalikan,” ungkapnya. OSS