Jakarta, Faktapers.id – Ada motif politik dalam kebijakan Anies dan menyebut PSBB total akan jadi pukulan keras bagi masyarakat kecil yang sudah terpuruk sejak pandemi corona muncul di Indonesia.
Ungkap Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono. Untuk itu ia mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membatalkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara penuh yang akan dimulai pada Senin (14/9).
“Hentikan dan batalkan rencana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Total/ketat oleh Gubernur Anies Baswedan di DKI Jakarta,” tandas seperti dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (12/9).
Gembong mengingatkan kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan lebih menentukan dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona.
Dia menilai dikarenakan Pemprov DKI belum berhasil memastikan kedisiplinan saat penerapan PSBB jilid pertama, sehingga kembali menerapkan PSBB tidak akan memperbaiki faktor kesehatan, sementara biaya sosial masyarakat semakin meningkat.
“Selama ini belum nampak nyata signifikan ditempuh oleh Pemda DKI Jakarta,” bebernya.
Gembong meyakini rencana Pemprov DKI tersebut justru memunculkan kontroversi.
“Tidak salah jika kami mengkritisi pengajuan pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah sebesar Rp1,449 triliun yang dapat dihubungkan dengan upaya jalan pintas Pemda DKI Jakarta yang belum mampu memulihkan kondisi ekonomi dan membutuhkan pendapatan/pembiayaan instant,” jelasnya.
Dia menyatakan kebijakan penerapan PSBB ketat di tengah situasi kebijakan terintegrasi antara ‘pencegahan covid 19 dan ekonomi’ terasa lebih mencerminkan sisi Anies sebagai seorang politisi.
“Tidak mengherankan bila kami mencurigai ada motif politik lain dibalik kebijakan penerapan PSBB secara ketat,” ujarnya.
Diketahui pada pertengahan pekan ini, Anies Baswedan menyatakan DKI Jakarta akan kembali menerapkan PSBB penuh, dari semula PSBB transisi. Uaa