Klaten, faktapers.id – Sejumlah anggota yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Ponggok (Formas PP) mendatangi Kantor Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Klaten. Kedatangan mereka (Formas PP) itu guna menolak terkait penjualan beberapa aset BUMDes Ponggok.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dilapangan, beberapa anggota Formas PP datang di Kantor Balai Desa Ponggok dengan mengenakan kaus berwarna hitam. Di kaus tersebut bertuliskan Formas PP. Kedatangan mereka bertepatan dengan momen diselenggarakan rapat Musyawarah Desa (Musdes).
“Kedatangan kami ke balai desa ingin menyuarakan terkait penjualan aset BUMDes, karena ada beberapa RW yang menolak penjualan aset itu,” kata Abdul Khodir, saat ditemui wartawan, Kamis (15/10/2020).
Hal senada juga dijelaskan warga Ponggok lainnya, Winarno (70) Sebagai sesepuh di Ponggok dan selaku ketua RW yang diundang di Musdes, Winarno menginginkan aset tetap tidak dijual kalau hanya digunakan untuk membayar hutang.
“Apa yang kami lakukan di sini untuk kepentingan warga Ponggok itu sendiri. Saya tetap dalam pendirian saya bukan berarti saya memusuhi pak Kades, alasannya kalau hasil penjualan itu hanya digunakan untuk membayar hutang jelas tidak produktif,” katanya.
Menanggapi hal itu, Kepala Desa Ponggok, Junaedi Mulyono mengatakan, pihaknya mendapat surat dari BUMDes Tirta Mandiri Ponggok dua minggu yang lalu berisi bahwa BUMDes Tirta Mandiri dari 9 unit usaha yang aktif hanya 2 unit. Sedangkan aset terbesar ada di Umbul Ponggok, Ponggok Ciblon, Kedung dan usaha yang lain.
“Kerugian pasca pandemi sekitar Rp14 miliar termasuk target pendapatan BUMDes Tirta Mandiri 2020 sebesar Rp20 miliar. Karena pandemi ini ada minus untuk operasional dan hari ini disampaikan dalam Musdes sebesar Rp70 juta,” terangnya.
Junaedi menilai, harus ada langkah strategis untuk keluar dari masalah pandemi ini supaya bisa bangkit lagi. Salah satunya dengan cara merevitalisasi obyek wisata.
“Dampak pandemi semua infrastruktur rusak sekitar 30 persen, sehingga berakibat pada RAPB dari target Rp20 miliar menurun menjadi Rp5 miliar, itupun sudah memangkas biaya operasional dan biaya investasi,” tuturnya.
Menurutnya, semua aset murni dari pendapatan BUMDes Tirta Mandiri. Kendati demikian daripada bermasalah lebih baik dijual buat investasi di BUMDes supaya di tahun 2021 bisa mulai berbenah.
“Setelah masa pandemi hilang kita bisa move on dan semua bisa jalan, ini salah satu strateginya. Aset bisa kita investasikan dan investasi jadi pendapatan seta bisa jadi aset lagi,” ujarnya.
Kades menjelaskan, bahwa keputusan tertinggi ada di Musdes saat ini berlangsung, dengan dihadiri perwakilan dari semua unsur masyarakat termasuk kelompok masyarakat yang tidak setuju aset dijual.
“Kami mengundang perwakilan Pokdarwis, PKK, RW, Perangkat Desa dan tokoh masyarakat semua terwakili disini. Masalah ada warga yang datang ke kantor tidak setuju tetap kita hormati, itulah demokrasi,” pungkasnya. Madi
