Maros, faktapers.id – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Maros digeruduk puluhan warga untuk melakukan aksi demo yang tergabung dalam Ormas Komando Pejuang Merah Putih (KPMP), Maros, kamis (25/4/19).
Massa yang dipimpin langsung oleh Alfian Palaguna selaku jendral lapangan melakukan aksi setelah menemukan adanya dugaan kecurangan pada pesta demokrasi Pemilu 2019.
Sebagai penyelengara Pemilu, KPUD Maros dinilai tidak netral. KPUD terus merahasiakan hasil rekapitulasi suara sementara dari Panitia penyelenggara Kecamatan (PPK).
“Kami menduga adanya kecurangan yang terstuktur, sistematis dan, massif. Ketidaknetralan dan tidak transparansi KPUD selama merekap menjadi topik akhir-akhir ini,” kata Alfian.
“Tindakan KPUD Maros tidak tegas, seharusnya KPUD dapat mewujudkan Pemilu yang jujur, bersih, dan trasparans,” imbuhnya.
Baca Juga ‘Sikutui’ Tradisi Emak-emak Maros di Sore Hari
Massa mendesak KPUD Maros untuk mewujudkan pelayanan prima, transparan , dan tetap netral. Selain itu, KPUD Maros juga diminta untuk bisa menciptakan transparasi hitungan suara di tingkat PPK. Hasil hitungan sementara harus disampaikan ke warga, agar terkesan keterbukaan publik.
“Jika tidak transparan soal data hitungan perolehan, kinerja KPUD patut dipertanyakan. Kenapa semua hasil rekap, harus dirahasiakan. Ada apa dengan KPUD?,” tuturnya.
Massa juga mendesak KPUD untuk mengevaluasi kinerja PPK dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), khususnya di Turikale dan Maros Baru. Mereka dinilai tidak mampu memahami tugasnya dengan baik. Hal itu disebabkan karena bimbingan teknis yang tidak maksimal.
“Kami juga meminta kepada Bawaslu, supaya mengusut segera mungkin oknum yang tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik,” harapnya.
Semenytara itu, peserta aksi juga mendesak Bawaslu untuk menuntaskan laporan dugaan politik uang yang telah dilakukan oleh beberapa oknum Caleg.
Ketua KPUD Maros, Syamsu Rizal mengatakan, jika ada bukti kuat, maka semua KPPS akan diproses secara aturan. KPUD tidak dapat menindak tegas kepda anggotanya sebelum ada bukti kuat.
“Kami terima aspirasinya. Kami juga akan segerah memproses KPPS jika ada bukti kuat,” katanya. Hamzan
