Jakarta, faktapers.id – Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Djoko Santoso, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar menghentikan proses sistem penghitungan suara dan penghitungan suara manual yang saat ini tengah berjalan.
Desakan itu, kata Djoko, telah dilakukan dengan cara mengirim surat kepada KPU dengan nomor 087/BPN/PS/V 2019 tertanggal 1 Mei 2019 tentang audit tehadap IT KPU dan desakan penghentian penghitungan suara di lembaga pelaksana pemilu tersebut.
“Ya substansinya agar KPU menghentikan penghitungan suara pemilu yang kami anggap curang, terstruktur, sistematis, dan masif,” ucap Djoko di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5/19) seperti dilansir CNNIndonesia.com.
Ia mengklaim, pemilu saat ini telah diwarnai oleh berbagai kecurangan yang terjadi dengan terstruktur, sistematis, dan masif. Bahkan, kata dia, cenderung brutal. “Ada ya ditambahkan (kecurangannya) brutal,” katanya.
Maka, kata dia, bersama rakyat Indonesia yang sadar akan hak demokrasi BPN Prabowo-Sandi menolak dengan tegas penghitungan suara di KPU yang sedang berjalan saat ini. “Bersama rakyat kami menolak penghitungan suara yang sedang dilakukan KPU,” ucap dia.
“Saya ulangi, kami BPN Prabowo-Sandi, menolak penghitungan suara di KPU RI yang sedang berjalan,” sambung Djoko.
BPN bersama dengan Prabowo-Sandi telah menggelar pemaparan fakta dan temuan kecurangan yang terjadi dalam pemilu ini. Pemaparan tersebut digelar di Hotel Grand Sahid Jaya.
Dalam kesempatan itu, anggota Tim IT BPN, Laode Kamaludin juga memaparkan temuan persentase kemenangan yang diklaim didapat berdasarkan hitungan dari C1 yang mereka kumpulkan.
Adapun persentase kemenangan itu sebesar 54,24 persen suara Prabowo-Sandi unggul dari Jokowi-Ma’ruf.
Namun, belum ada paparan data riil soal kecurangan ‘brutal’ yang diklaim oleh kubu 02. Sandi, misalnya, hanya menyinggung soal politik uang yang dilakukan oleh orang di lingkaran kekuasaan dalam kasus penyebaran 400 ribu amplop yang ditangani KPK.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding, meminta pengakuan soal kecurangan pemilu itu disertai data dan fakta. Selain itu, dia mendorong BPN melaporkannya kepada Bawaslu.
Kubu 02 sendiri sudah melaporkan dugaan kecurangan itu kepada Bawaslu. Namun, belum ada data-data rinci yang diungkap ke publik. (*)