Narkoba Diseludupkan, Senator: Konsen ke Daerah Perbatasan

679
×

Narkoba Diseludupkan, Senator: Konsen ke Daerah Perbatasan

Sebarkan artikel ini

Jakarta, faktapers.id – Penyeludupan narkoba dari Malysia yang terbilang sangat besar adalah persoalan serius. Karenanya, penjagaan di daerah perbatasan dan terluar harus menjadi konsen semua pihak.

“Saya dari Dapil Provinsi Riau cukup, terkejut dengan penemuan kasus belakangan, baik penyelundupan Narkoba segala macam dari Malaysia,” ungkap anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Edwin Saputra, saat menjadi narasumber pada Dialog Kenegaraan: “kompleksitas daerah Perbatasan Beranda Indonesia” di Media Center/Pressroom, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/11/19).

Ia pun berujar, hal itu tentu menjadi persoalan yang sangat serius, karena jumlah yang ada di Provinsi Riau, yang masuk ke wilayah Indonesia bukan lagi Kilo Gram tetapi sudah mencapai bilangan ton.

“Artinya apa? Pemerintah pada masa awal pak Jokowi sangat bagus dalam membangun daerah perbatasan,” sambung Edwin.

Semakin kesini, tapi dari pengamatan pihaknya di daerah, apalagi ia sering turun ke daerah itu, minat pemerintah cenderung menurun.

“Kita bisa lihat dari yang awalnya selalu dibanggakan oleh presiden Jokowi mudah-mudahan ini pada periode kedua, ini menjadi konsen lagi. Kita tahu daerah perbatasan, daerah terluar itu, ibarat kami orang Melayu bilang itu bagian dari ruang tamu kita dan ini wilayah terdepan untuk dilihat,” sambung Edwin.

Menurutnya, bukan hanya sekedar untuk dikunjungi tapi ada problem yang masuknya.

“Itu potret saya yang pertama masalah kriminalitas, dan kita tahu beberapa waktu lalu kapal dari tentara kita, ini juga diserang oleh negara tetangga, kita menjadi perhatian khusus,” papar Senator Riau itu lagi.

Kedua, lanjut Edwin, berkaitan dengan undang-undang yang sekarang menjadi payung hukum dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), perlu tetapi belum menjadi bahasan di Komite II.

“Perlu ditingkatkan lagi peran dari BNPP. Karena badan ini hanya diberi porsi untuk melakukan membuat grand design pembangunan seperti Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional),” serunya.

Menurut Edwin, apakah mungkin ini beberapa pekerjaan yang sifatnya langsung dan bisa dieksekusi bisa dilaksanakan di daerah.

“Ketiga, berkaitan dengan pembangunan selain infrastruktur. Kita melihat bapak Ibu, bicara nasionalisme ini di daerah. Radio yang diputar, televisi yang ada disana itu bukan siaran kita. Jadi jangan disalah juga rasa nasionalisme masih tetap minim,” imbuhnya. (OSS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *