Singaraja.Bali, faktapers.id- Setelah berhasil masyarakat Buleleng dikisruhkan dengan adanyan pemblokiran JKN KIS oleh pihak Dinsos akhirnya bisa bernafas lega.
Sebelumnya peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) atau JKN KIS yang di Cover dari APBD Buleleng dinonaktifkan awal Januari 2020 mendapat kecaman keras dari masyarakat miskin ,pasalnya kenaikan PBI APBD yang awalnya ditanggung sebesar Rp 23.000 per orang mengalami kenaikan menjadi 43.000 dari pusat.
Mengacu terbitnya Perpres No. 75 tahun 2019 tentang perubahan Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, dimana dalam salah satu isinya adalah tentang perubahan nilai iuran bagi penerima bantuan iuran (PBI) daerah yang mengalami kenaikan hingga 100% yang mengakibatkan pemerintah daerah Kabupaten Buleleng mengalami kekurangan anggaran guna mengcover peserta JKN yang terdaftar sebagai penerima PBI daerah.
DPRD Bali Komisi IV yang dimotori Putu Mangku Mertayasa dan DPRD Buleleng dengan Pemerintah daerah akhirnya menggelar rapat di Ruang Gabungan Komisi DPRD Buleleng, Senin ( 6/1) serta para pihak terkait guna menindaklanjuti polemik tersebut, sehingga sementara tidak terjadi pemblokiran KIS warga miskin.
Dalam rapat gabungan tersebut Komisi IV DPRD Bali, Putu Mangku Mertayasa atas polemik tersebut hingga Pemkab Buleleng dinilai tidak mampu membayar kenaikan tersebut, Mangku menyatakan agar pemerintah Buleleng mampu menjawab keluhan masyarakatnya,”Festival untuk tahun ini mohon di evaluasi rata-rata anggaran desa buat partisipasi di setiap kecamatan antara 40 s/d 60 juta. Yang jelas dana fesvital di tiap kecamatan perlu realisasikan ke PBI karena kita Buleleng butuh 30 Miliyar untuk menutupin itu,”paparnya.
Sisi lain Ketua Komisi II IGK Kresna Budi Legeslator Golkar asal Buleleng di konfirmasi Faktapers.id(10/1),atas gejolak dialami masyarakat Buleleng selaku Komisi II membidangi pendidikan dan kesehatan dengan jelas segera membahas di sidang paripurna DPRD Bali bersama Komisi IV,
“Kekisruhan yang kini sedang kami dengar dari berbagai aduan masyarakat terkait PBI (Penerima Bantuan Iuran ) APDB ke JKN KIS. Nanti dari Komisi IV akan berkordinasi dengan Komisi II tentang kenaikan PBI APDB. Kita akan kemukakan kebutuhan masyarakat itu di anggaran, sementara itung-itungan dari enam Kabupaten di Bali yang di cover provensi akan shering dengan provensi selain Kabupaten Badung, Denpasar dan Gianyar, dianggap mampu. Kebetulan yang membahas anggaran adalah di Komisi II, dan kita melihat dari pendapatan provensi sedang meningakat dan untuk mengcover enam kabupaten salah satunya Buleleng ada cuman kita tinggal kordinasi dengan pak Gubernur. Saya sebagai ketua Komisi II sangat mendukung kebutuhan dasar masyarakat Bali seperti biaya pendidikan dan kesehatan,”jelas IGK Kresna Budi.
Disinggung terkait kekisruhan diduga terjadi paling awal di Buleleng adanya pemblokiran KIS, IGK Kresna Budi memaparkan, masyarakat mohon tenang karena ia akan berjuang secepatnya. Sebab, anggaran sudah ada di Provinsi Bali.
“Jadi kita sharing anggaran provinsi dengan kabupaten. Dan kami siap beck up anggaran itu untuk Kabupaten Buleleng. Jadi untuk Dinsos Buleleng lebih dulu memilah kembali mana masyarakat yang betul-betul miskin. Sehingga menjadi skala prioritas dan anggaran tersebut dan tepat guna”papar IGK Krena Budi.(des)
