“Kewajiban pemerintah status darurat kesehatan, maka pemerintah harus memberikan jaminan kepada kebutuhan masyarakat, atau yang terparah terkena imbasnya. Karena berbagai kebijakan pemerintah pasti akan beresiko. Kebijakan pemerintah terkait PSBB sudah paling bijak. Menghindari terjadi revolusi sosial,” ujar Camat Cengkareng.
Sedangkan Lurah Cengkareng Timur, Ardih Muhur, Selasa (24/4), menjelaskan pihaknya tak bisa menahan lebih lama penerapan PSBB di wilayahnya, karena berkaitan masalah perut.
“Sy sdh tertibkan pkln yg di jb dan prc cuma bertahan beberapa minggu sy tdk bisa menahan lebih lama lg karena berkaitan masalah perut,” ujar Ardih Muhur, Selasa (24/4).
Namun, ketika ditanya mengenai perut siapa yang lapar, Sang Lurah tidak menjawab.
Di tempat terpisah, Muhidin, warga RW 14 Cengkareng Timur, mengatakan bahwa pasar malam JB merupakan pasar malam terbesar di Cengkareng Timur, dan letaknya berdekatan dengan RSUD Cengkareng-yang menjadi referensi rumah sakit pesien Covid-19.
Muhidin mengungkapkan bahwa setiap malam, jalur pasar malam JB tersebut sangat padat karena berjubelnya warga dan kendaraan yang melintas di lokasi.
“Tidak ada physical distancing dan PSBB. Ini sangat rawan, dan mimpi kalau covid -19 dapat hilang dari Kelurahan Cengkareng Timur. Warga yang melintas juga banyak yang tidak menggunakan alat pelindung diri (APD). Aneh kalau Lurah dan Camat anteng aja, seharusnya mereka lebih tegas lagi, karena mereka harus melindungi warga Cengkareng secara keseluruhan, bukan melindungi oknum-oknum yang ‘lapar’,” ujarnya.
Perlu diketahui, saat ini pasien positif Covid-19 di wilayah Cengkareng tercatat 49 orang yang tersebar di wilayah Kelurahan Duri Kosambi dan Cengkareng Timur. Angka pasien ini seharusnya menjadi dasar agar PSBB dan physical distancing diterapkan secara ketat kepada warga Cengkareng Timur. kornel