Djusman menjelaskan, pernyataan Nico itu tidak boleh didiamkan. Harus ada klarifikasi agar tidak menyesatkan di tengah-tengah masyarakat, baik di Tana Toraja maupun di Sulsel.
“Tetapi jika memang itu, telah dilakukan, membayar dan meloloskan warga Toraja yang mendaftar TNI/Polri, saat jadi Bupati Tana Toraja, seperti pengakuan di video itu, maka itu juga jelas pelanggaran dan mencoreng institusi TNI/Polri,” terangnya.
“Seharusnya Pak Nico tidak berbicara seperti itu. Apalagi, pasangannya, Pak Victor Datuan Batara adalah mantan anggota Kepolisian,” tambahnya.
Direktur Lembaga Peduli Sosial Ekonomi Budaya Hukum & Politik (LP-SIBUK) Sulsel ini mengatakan, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan TNI/Polri harus meminta penjelasan dan klarifikasi dari pernyataan Nico itu, agar tidak jadi bahan pembicaraan negatif di masyarakat.
“Yang jadi pertanyaan dan tanda tanya besar, untuk apa Pak Nico berbicara seperti itu?. Apalagi, di depan orang banyak saat kampanye,” bebernya.
Sebelumnya, calon Bupati Tana Toraja, Nicodemus Biringkanae menjual janji meloloskan warga dalam penerimaan TNI-Polri saat melakukan kampanye dialogis di Tinoring, Kecamatan Mengkendek, Tana Toraja, 8 Oktober 2010 lalu.