Klaten, faktapers.id – Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa untuk masyarakat Kabupaten Klaten berlanjut pada 2021 ini. Terkait itu, Pemerintah Desa (Pemdes) Kunden, Kecamatan Karanganom telah melakukan verifikasi dan validasi ulang data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan tersebut.
Langkah ini bertujuan agar akurasi data KPM BLT Dana Desa dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah Pusat menggulirkan BLT Dana Desa pada 2020 yaitu untuk meringankan beban masyarakat tidak mampu akibat wabah Covid-19.
Namun demikian, berbeda tujuan dengan tahun 2021 ini, yaitu hanya diperuntukkan orang yang tidak punya pekerjaan, lansia dan orang cacat (Difabel). Setelah dilakukan Musdesus dengan RT/RW serta tokoh masyarakat Desa Kunden penerima BLT DD hanya 36 KK.
Kemudian, pemerintah pusat memperpanjang penyaluran BLT Dana Desa hingga bulan Maret seharurnya sudah diterima tiga kali tetapi saat ini baru diterimakan sekali. Bantuan yang diterima setiap KPM senilai Rp300.000 per bulan.
Penyaluran BLT Dana Desa 2021 di Kabupaten Klaten mengacu Permenkeu No 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pemerintah desa dapat menentukan calon penerima manfaat berdasar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“KPM BLT Dana Desa bisa diperbaharui melalui Musyawarah Desa (Musdes). Sebelumnya, harus didahului verifikasi dan validasi data untuk memastikan kondisi ekonomi setiap penerima manfaat,” kata Kepala Desa Kunden, Sri Hadi, Senin (15/3/2021).
Dijelaskan, para KPM BLT Dana Desa itu harus masuk DTKS Klaten yang menjadi acuan dalam penentuan penerima bantuan. Musyawarah desa bakal menentukan para calon penerima BLT Dana Desa dengan menyinkronkan kondisi ekonomi dan DTKS.
Verifikasi dan validasi data ini untuk memastikan setiap KPM BLT Dana Desa tidak menerima Bantuan Sosial (bansos) lain seperti Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Kades menyampaikan Bantuan Dana Desa pada 2021 fokusnya untuk menyokong pemulihan ekonomi desa dengan membentuk dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Selain itu juga percepatan digitalisasi ekonomi dengan pengembangan desa wisata, desa inklusi dan pencegahan stunting.
Kegiatan musdes melibatkan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengurus rukun tetangga/rukun warga (RT/RW), anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan tokoh masyarakat. Sri Hadi berharap penyaluran BLT dana desa tepat sasaran sehingga mampu mengurangi beban masyarakat tidak mampu.
“Bantuan apapun dari pemerintah hendaknya tepat sasaran, disamping itu tidak menimbulkan gejolak, masalahnya bantuan yang tidak tepat akan menjadikan masyarakat manja, kecuali kaum difabel maupun kaum jompo yang tidak produktif,” tutupnya. Madi
