Jakarta, faktapers.id – Untuk mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga meluncurkan program Pelatihan Kewirausahaan Berspektif Gender Bagi Perempuan Rentan dan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan.
Pelatihan ini bertujuan memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan dan meningkatkan potensi perempuan dalam kepemimpinan, khususnya bagi perempuan di perdesaan, sekaligus untuk mendukung terwujudnya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).
“Terwujudnya ketahanan ekonomi perempuan merupakan hulu dari berbagai permasalahan yang terjadi pada perempuan. Ketidakberdayaan mereka secara ekonomi menjadi salah satu akar masalah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan orang, perkawinan anak, hingga pekerja anak,” ujar Menteri Bintang dalam acara Peluncuran Pelatihan secara virtual, Kamis, (5/8/2021).
Menteri Bintang menilai, budaya patriarki telah mempersempit bahkan menutup akses perempuan untuk ikut berperan maupun menikmati hasil pembangunan.
“Proses-proses pengambilan keputusan juga belum semuanya berperspektif gender, sehingga kebutuhan perempuan kerap tidak terakomodir,” tambah Menteri Bintang.
Lebih lanjut Menteri Bintang menegaskan, perempuan mampu menjadi advokat terbaik bagi diri dan kaumnya sendiri. “Potensi perempuan untuk menjadi pemimpin harus dapat didukung untuk mempersempit, bahkan menutup jurang ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki. Mari kita terus mengawal, melakukan kontrol dan mengevaluasi program pelatihan ini, demi tercapainya target dan kesuksesan bersama untuk memajukan perempuan di seluruh Indonesia,” tutup Menteri Bintang.
Dikesempatan yang sama, Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Lenny N Rosalin mengungkapkan pelatihan Kewirausahaan dan Kepemimpinan Perempuan di perdesaan bertujuan tak hanya untuk mengatasi kerentanan perempuan terutama akibat pandemi Covid-19, namun juga diharapkan dapat membuat perempuan bangkit dan berdaya baik bagi dirinya, keluarga, maupun bangsa.
Tak hanya itu, pelatihan itu juga turut mendukung terwujudnya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Mengingat 43 persen jumlah perempuan dan anak di Indonesia tinggal di Desa.
“Jika model pelatihan ini dapat dilaksanakan dengan optimal, pemerintah daerah bisa mereplikasinya dengan menggandeng lembaga masyarakat di akar rumput. Tahun depan pelatihan akan dilakukan di 33 provinsi (kecuali DKI Jakarta karena tidak memiliki desa),” ungkap Lenny.
Pelatihan yang merupakan hasil kerjasama Kemen PPPA bersama mitra lembaga perempuan di akar rumput yaitu KAPAL Perempuan, Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK), Asosiasi Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW), dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) ini dilakukan secara bersamaan di 15 Provinsi dan 29 Kabupaten/kota, mulai dari Agustus 2021 hingga Desember 2021. Pada pelaksanaannya, pelatihan dilakukan di Balai Desa dengan melibatkan dinas-dinas terkait dan lembaga masyarakat.
“Pelatihan ini bertujuan untuk menumbuhkan minat berwirausaha pada perempuan perdesaan, menjadikannya calon wirausaha, kemudian naik kelas menjadi wirausaha pemula, dan pada akhirnya menjadi wirausaha mapan. Sehingga perempuan rentan tersebut dapat mandiri secara ekonomi, dan dapat berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan keluarganya,” ungkap Lenny.
Pelatihan ini menyasar perempuan potensial di perdesaan seperti perempuan mantan kepala desa, perempuan di Lembaga Masyarakat Desa (BPD, PKKM, RW, RT, Kepala Dusun/Kampung), dan tokoh perempuan perorangan yang memiliki pengaruh di perdesaan.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas, Woro Srihastuti menegaskan untuk mendukung pelaksanakan poin ke-5 tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yaitu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dapat dilakukan dengan memperkuat kewirausahaan perempuan yang berspektif gender dan kepemimpinan perempuan di perdesaan.
“Kami mendukung permberdayan ekonomi, tapi harus fokus pada kelompok rentan. Disinilah pentingnya data terpilah untuk memastikan tidak ada satupun kelompok rentan yang tertinggal,” jelas Woro.
Selain itu, Woro juga menekankan pentingnya integrasi gender atau gender awareness pada seluruh pihak, pentingnya penguatan penyusunan anggaran yang responsif gender, pemberdayaan lerempuan secara komprehensif dan terpadu, serta pentingnya kolaborasi multi pihak.
Sementara itu, Direktur Institut KAPAL Perempuan, Misiyah menceritakan praktik terbaik KAPAL Perempuan dalam melakukan pendampingan pelatihan kewirausahaan dan kepemimpinan perempuan di perdesaan. Diantaranya saat mendampingi salah satu perempuan dari Desa Motong Betok, Kabupaten Lombok Timur, Paoziah yang berhasil memanfaatkan dana desa untuk menyelenggarakan workshop pencegahan dan penanganan perkawinan anak, workshop kepemimpinan perempuan dalam kebencanaan, serta mengadvokasi dana desa 2022 untuk biaya operasional pos pengaduan.
Sekretaris Eksekutif Asosiasi PPSW, Fitriani Sunarto juga menyoroti kontribusi dari pelatihan kewirausahaan yang berspektif gender bagi pembangunan daerah dan nasional.
Menurut Fitriani, pelatihan tersebut dapat meningkatkan pendapatan perempuan itu sendiri, membuat anak perempuan dapat melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi minimal SMA.
Sehingga mencegah terjadinya perkawinan anak, kualitas pangan juga tersedia dengan baik serta turut menurunkan angka stunting, meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi, memperluas kesempatan kerja bagi perempuan sehingga mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kemampuan teknologi untuk meminimalisasi kekerasan berbasis gender melalui teknologi. Her
