Klaten, faktapers.id – Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol-PP Kabupaten Klaten menertibkan puluhan spanduk serta baliho di beberapa titik atau kawasan dalam kota Klaten karena dipasang tanpa izin dari otoritas setempat.
“Giat hari ini kita melaksanakan instruksi dari BPKD untuk menurunkan baliho maupun umbul-umbul hingga spanduk iklan yang tidak berizin dan habis masa kontraknya,” kata Kepala Satpol-PP Kabupaten Klaten Joko Hendrawan di sela-sela kegiatan, Rabu (25/8/2021).
Selain menurunkan spanduk tanpa izin, belasan anggota Satpol-PP juga menyasar puluhan umbul-umbul milik ormas serta reklame produk yang izinnya telah kedaluarsa. Kata Joko, kegiatan itu digelar di sepanjang jalan protokol kota Klaten dalam upaya menciptkan keindahan dan ketertiban masyarakat.
“Kami akan terus menyisir titik-titik mana yang terdapat baliho yang habis masa kontraknya akan kita turunkan, paling tidak baliho yang meresahkan masyarakat atau bahkan mengganggu kepentingan umum,” katanya.
Joko mengimbau masyarakat agar menaati peraturan dalam pemasangan baliho, umbul-umbul maupun spanduk. Dalam pemasangan baliho, lanjut dia, ikuti aturan agar indah dan rapi. Paling tidak supaya bisa ikut memperindah kota, kalau pasang spanduk berantakan akan merusak keindahan kota.
“Kegiatan serupa akan terus berlangsung hingga beberapa hari ke depan untuk menyasar wilayah lainnya di Kabupaten Klaten. Kita intensifkan lagi penertiban spanduk dan baliho di tempat umum yang ada di Klaten untuk penegakan aturan,” katanya
Ditemui terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Klaten, Agus Suprato mengaku baliho bergambar tokoh politik nasional yang tersebar dibeberapa titik tersebut saat ini sudah berproses perizinan baru dari pihak vendor.
Meski demikian, Agus tidak menyebutkan secara rinci ada berapa titik ataupun jumlah baliho politik yang bergambar Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar maupun Puan Maharani yang sudah terpampang beberapa minggu itu.
“Setelah ada pemberitaan kemarin pihak vendor berusaha melakukan proses perizinan ulang terkait penggantian pemasangan baru, sehingga kami sampaikan baliho politik yang terpasang dibeberapa titik di Klaten tersebut bisa dipastikan segera mengantongi izin,” ucap dia. Madi
