Gowa, Faktapers.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) mengambil peran dalam membentuk kesejahteraan keluarga melalui pemenuhan derajat keluarga sehat.
Hal ini dilakukan dengan membentuk Kampung Keluarga Berencana (KB) yang menyasar pada desa-desa tertinggal. Hingga saat ini sebanyak 60 Kampung KB telah dibentuk atau berhasil mencapai target Rencana Strategis (Renstra) Kemenkes 2021.
Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan DPPKB Kabupaten Gowa, Murniati mengatakan, belum lama ini pihaknya kembali mencanangkan enam Kampung KB masing-masing di Desa Bontolempangan, Kecamatan Bontolempangan, Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya, Desa Kalebarembeng, Kecamatan Bontonompo, Desa Pabundukang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Desa Biringala, Kecamatan Barombong dan Desa Tanabangka, Kecamatan Bajeng Barat.
“Kemarin kami kembali mencanangkan lagi enam desa untuk mencukupi Renstra Kampung KB, dimana harus 60 Kampung KB sampai 2021,” katanya dikonfirmasi, Jum’at (24/12).
60 Kampung KB tersebut masing-masing pada 2016 dibentuk 1 Kampung KB, 2017 sebanyak 18 Kampung KB, 2018 sebanyak 8 Kampung KB, 2019 sebanyak 27 Kampung KB Mandiri dan 2021 dicanangkan 6 Kampung KB.
“2020 kami tidak mencanangkan Kampung KB sebab masih dalam pandemi Covid-19. Sehingga fokus kami membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19,” ujarnya.
Ia mengaku, pencanangan Kampung KB telah dibentuk dengan sasaran utamanya adalah menyasar desa-desa yang cakupan KB nya masih rendah, serta tingkat kesejahteraannya yang masih rendah.
Bahkan pada 2022 mendatang sesuai dengan aturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang penanganan stunting memfokuskan pembentukan Kampung KB dengan melihat angka stunting di daerah tersebut.
“Makanya kemarin itu Kampung KB yang juga yang menjadi lokus stunting,” ujarnya.
Ia menyebutkan, beberapa program Kampung KB yang difokuskan antara lain mempercepat penurunan angka kemiskinan, mempercepat penurunan kematian angka ibu dan bayi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membentuk kelompok kegiatan (Poktan) yang ada di desa tersebut.
“Dari Kampung KB ini juga kami banyak membentuk 175 pelaku usaha mandiri atau Usaha Peningkatan pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dengan memanfaatkan hasil bumi yang ada di desa masing-masing,” kata Murniati.
Dengan adanya Kampung KB di 60 desa yang ada di masing-masing kecamatan ini beberapa perubahan dari desa tersebut mulai dirasakan masyarakat. Antara lain pada sektor kesehatan yaitu penurunan angka kematian ibu dan bayi serta, sanitasi layak, pemanfaatan air bersih dan meningkatkan cakupan imunisasi.
Kemudian pada peningkatan masyarakat yaitu perbaikan insfrastruktur, penurunan jumlah rumah tidak layak huni dan pembinaan kemandirian masyarakat. */Kartia
