Jakarta, faktapers.id ~ Mensos mengaku tidak mempermasalahkannya selama datanya sudah ada, menanggapi pernyataan Menko PMK Muhadjir Effendy yang berencana korban judi online dimasukkan ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai penerima bantuan sosial (bansos).
“Aku nggak tahu orangnya, kalau orangnya tahu ya it’s okay lah. Pekerja migran ke saya, TPPO ke saya, kusta ke saya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pahala saya banyak,” kata Risma di Pandeglang, Banten, Jumat (14/6/2024),
“Kan harus ada datanya kalau nggak ada kan nggak bisa,” lanjutnya.
Risma mengutarakan bagaimana pemerintah pernah memberi bantuan kepada WNI korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Malaysia. Dia menerangkan Kemensos bisa memberi bantuan karena data korban sudah tersedia.
“Seperti TPPO kami punya (data) jadi kami kemarin pekerja imigran itu ada 290 berapa yang dikeluarkan dari tahanan Malaysia itu yang kita bantu kita tangani, tapi ini ada datanya,” ujarnya.
Menurut Risma penerima berhak mendapatkan bansos jika dinyatakan miskin. Karena itu, selama tidak aturan yang melarang, pihaknya menekankan Kemensos siap menyediakan bantuan.
“Iya ndak papa, ini ada yang kirim surat ke saya dia katanya bekas tahanan korban HAM berat ya sepanjang dia miskin ya iyalah dia berhak. Judi online sepanjang dia miskin ya dia berhak yakan. Pokoknya tidak dilarang oleh negara saya siap, pokoknya miskin, itu ngomongnya miskin,” ujarnya.
Sebelumnya, Menko PMK Muhadjir mengatakan dampak dari judi online kini makin mengkhawatirkan. Karena itu, dia berkata kementeriannya akan terlibat dalam penanganan judol dari sisi dampaknya.
“Pasti terlibat nanti Kemenko PMK tapi yang memimpin langsung Pak Kemenko Polhukam karena ini ranahnya kan bukan ranah pelayanan berkaitan dengan tugas Kemenko PMK tapi penegakan hukum,” kata Muhadjir kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/6).
“Jadi tugas Kemenko PMK kalau memang sudah ditahan oleh Pak Menko Polhukam kita membenahi dari sisi dampaknya aja,” katanya
Ia mencontohkan dampak judi online, yakni banyak masyarakat jatuh miskin. Ia kemudian mengusulkan bakal menangani dengan cara memasukkan data warga tersebut sebagai penerima bansos.
“Ya termasuk banyak yang menjadi miskin baru itu menjadi tanggung jawab kita, tanggung jawab dari Kemenko PMK. Kita sudah banyak memberikan advokasi mereka yang korban judi online ini misalnya kemudian kita masukkan di dalam DTKS sebagai penerima bansos ya. Kemudian mereka yang mengalami gangguan psikososial kemudian kita minta Kemensos untuk turun untuk melakukan pembinaan dan memberi arahan,” pungkas Muhadjir.
[]
