Jakarta, faktapers.id —Presiden Prabowo menempatkan Budiman Sudjatmiko, aktivis 1998 sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 145/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.
Disela pelantikan ia mengaku akan berkomitmen memberdayakan masyarakat yang masuk kategori miskin sebagai satu cara mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia.
“Jadi pengentasan kemiskinan bukan sekadar menyembuhkan symptom atau gejalanya, bukan menanggulangi, tapi mengentaskan. Bukan sekadar ngasih uang tunai, tapi harus ada pemberdayaan, pembangunan inklusif mulai dari sektor industri, juga kebijakan-kebijakan investasi,” ucap Budiman di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).
Budiman mengutarakan, pemberdayaan masyarakat miskin itu nantinya tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan ekonomi secara langsung, tapi juga meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai sumber daya manusia sehingga nantinya mereka dapat mengelola produk yang berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti pemberdayaan bisa dilakukan salah satunya melalui pelatihan kompetensi untuk mengelola koperasi, atau mendorong pelatihan teknologi dalam bentuk upskilling dan reskilling.
Budiman juga memastikan meski akan ada lebih banyak program pemberdayaan masyarakat miskin nantinya, namun mekanisme-mekanisme yang sudah ada seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak akan dihilangkan, justru program-program yang sudah ada diperkaya.
“Insyaallah masih ada (BLT), itu adalah janji dari Kampanye Pak Prabowo dan Mas Gibran akan dilanjutkan, bahkan ditambahkan kartu untuk lansia juga. yang ditugaskan pada kami adalah mensinkronkan, mempercepat, mengakselerasi, dan mengakurasikan. Mempercepat dan membuatnya lebih tepat,” harapnya
Menurut Budiman yang baru dilantik dalam jabatan barunya itu oleh Presiden Prabowo Subianto juga nantinya badan yang dipimpinnya akan mengkoordinir komunikasi dengan banyak kementerian dan lembaga dalam hal menjalankan rencana induk pengentasan kemiskinan.
Salah satu fokus yang akan dilakukan dari harmonisasi antar-kementerian itu ialah untuk mengumpulkan data yang objektif mengenai kondisi kemiskinan di Indonesia.
Untuk itu ia berharap dengan data yang disinkronisasikan antar-lembaga dan kementerian lainnya, maka data dan kebijakan yang akan diambil bisa lebih efektif sesuai kebutuhan masyarakat.
“Perapian data supaya itu menjadi pedoman, sehingga kita mendapatkan data-data yang valid dan objektif dan dinamis sifatnya karena penanganan kemiskinan tidak sesederhana sekadar membagi bantuan tunai, tapi juga mengentaskannya,” kata Budiman.
Budiman didampingi oleh Nanik Sudaryati Deyang dan Iwan Sumule sebagai Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.
[]
