Singaraja.Bali.Faktapers.id- Kemajuan Bali perlunya perhatian pemerintah pusat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Bali, dan Bali penyumbang devisa terbesar dibidang pariwisata.
Untuk menyeimbangkan pembangunan Bali Utara dengan Bali Selatan yang belakangan ini sangat timpang pemerintah pusat harus adil dan pembangun itu tidak mesti hanya di pusatkan pada ibu kota provinsi Bali, Buleleng pun perlu perkembangan mengingat
Kabupaten Buleleng memiliki luas wilayah 1.365, 88 Km2 atau 24,25 % dari luas Provinsi Bali, dengan panjang pantai ± 157 Km. Secara administrasi Kabupaten Buleleng terdiri dari 9 Kecamatan, 129 Desa, 19 Kelurahan, dan 129 Desa Adat namun Kabupaten ini seakan teranak tiri padahal pejabat-pejabat banyak dari Buleleng bahkan dua Gubernur dari Bumi Panji Sakti.
Apa daya masyarakat Buleleng hanya petani dan pekerja pariwsata, adanya rencana Proyek Strategis nasional Bandara menjadi ajang politik setiap hajatan pesta demokrasi di Bali namun hingga saat ini petir disiang bolong itu belum menyambar sejak direncanakan tahun 2013 silam.
Melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buleleng Nomor 3 tahun 2013 menyebut bahwa kabupaten terluas di Bali ini akan membangun bandara baru selain mengembangkan bandara Bandara Letkol Wisnu. Menurut Perda itu, bandara baru akan dibangun di Desa Kubutambahan namun karena sengketa terhadap lahan milik adat setempat kembali digaungkan ke Buleleng Barat tepatnya di Desa Sumberklampok Gerokgak, kecamatan paling barat Buleleng yang berbatasan dengan Kabupaten Jembrana. Adapun sumber pendanaan studi dan pembangunannya dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Anggaran Perencanaan Belanja Nasional (APBN), dan Anggaran Perencanaan Belanja Daerah (APBD).
Proyek strategis nasional ini pun tak kunjung terwujud, padahal penunjang –penunjang seperti Bendungan, shortcut telah terpenuhi, namun Bandara hingga saat ini menjadi impian masyarakat seakan mimpi disiang bolong. Berbagai kajian pun telah dilakukan, namun isu Bandara ini belum mengeluarkan Penlok yang pasti.
Ketua Komisi II Prov Bali IGK Kresna Budi yang juga putra Buleleng dipercaya membawa aspirasi masyarakat merasa risih terus menerus mendengar gaungan itu, bagaikan seekor Singa didalam goa menggaung tanpa ada berani menolong atau evakuasi.
Ditemui awak media Senin (30/8) dikediamanya di Kelurahan Liligundi mengungkap, “Mengacu pada RTRW dan RDTR, RDTR akan dilakukan apabila ada perubahan RTRW, dan begitu sebaliknya RDTR direview bila ada kebijakan pusat. Inilah pentingnya kepastian pemerintah Pusat dalam menggugah para Investor untuk inves di Bali. Penlok ini yang paling penting untuk menentukan titik dimana lokasi Bandara Bali Utara, sebelum kegiatan lain dilakukan karena akan mempertanggungjawabkan anggaran,”papar IGK Kresna Budi.
Selaku DPRD yang getol bersuara bahkan sering memberikan edukasi kepada pemerintah daerah dalam membangun perkembangan ekonomi masyarakat Bali, “Bupati, Gubernur semestinya mengambil langkah dan segera menghadap presiden Joko Widodo supaya Penlok itu segera ditetapkan jadi ada kejelasan dimana lokasi itu sebenarnya. Kalau sekarang ada perubahan itu akan tergantung dari Penlok, nah jadi RTRW dan RDTR yang regulasinya 5 tahun dapat dirubah tergantung ketentuan Pusat karena kebutuhan. Jadi Penlok ini belum jelas kok dibawah sudah saling berebut,”jelas IGK Kresna Budi
Sebelumnya Kementrian Koordinator Bindang Perekonomian yang di wakili Kepala Bidang Pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi Supartien Komaladewi bertolah kepulau Dewata Bali dalam waktu 3 hari, rombongan setelah dari Padang Bai,Gilimanuk langsung Buleleng Barat meninjau lokasi rencana Bandara yang disebutkan masi evaluasi di Buleleng Barat tepatnya di Desa Sumberklampok yang berbatasan dengan Kabupaten Jembrana. Komaladewi mengatakan masih mengkaji kapasitas untuk Super Hub di Indonesia yang ada tiga Super Hub antaranya Super Hub Bali Nusra, Super Hub Sulut dan Super Hub Ibu Kota Negara yang nantinya untuk menunjang kepindahan ibu kota ke Kalimantan.
Khusus kunjungan nya ke Bali mengkaji Bali Nusra dan mengungkit ke ekonomian pandemi, selain Padang Bai, Gilimanuk merupakan transportasi melalui jalur laut terbesar kedua setelah pelabuhan Merak- Bakahweni, bahkan Pelabuhan Penyebrangan Gilimanuk rencana akan diperluas melebihi kecantikan Pelabuhan Merak.
Disentil soal rencana pembangunan Bandara Bali Utara yang belakangan ini isunya kebarat kebirit lokasi, bahkan santer lokasi kajian ada di wilayah timur Buleleng tepatnya di Desa Kubutambahan namun terkendala lahan yang kini sedang bermasalah dengan pihak perusahaan.
Kepala Bidang Pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi Supartien Komaladewi yang telah beberapa kali meninjau Buleleng Barat, Sumberklampok menurutnya tepat adalah lokasi Bandara yang menjadi impian masyarakat Buleleng.
Melihat potensi Bali Utara dan menjanjikan, dipilih kawasan paling tepat di desa Sumberklampok kendati berada di kawasan TNBB. Namun penyelesaian lahan harus diutamakan terlebih dahulu, “Jadi masalah lahan dulu, karena kawasan TNBB dan memiliki hutan industri kendati ada penduduk namun sudah ada ijin, cuman secara administrasi harus diselesaikan dulu, “ujar Komaladewi.
Tambah Dewi ,“ Ini sesuai permintaan surat dari Gubernur dan dibenarkan oleh Perhubungan bahwa lokasinya tidak di Kubutambahan yang rencana awal, namun karena pembebasan lahan nya untuk biaya cukup tinggi dan lebih rumit dan itu baru kami mengetahui waktu menyelenggarakan SGB mengenai Bandara, sedangkan disini ada tanah Pemda Bali cuman nanti kami perlu ketemu Bapeda untuk menanyakan proses urusan tanah sampai dimana karena dari Dirjen Planologi Kehutanan meminta untuk diatur sebagaimana perijinan,”jelasnya. Des
