Depok, faktapers.id – Dalam kunjungan kerja di Kantah ATR/BPN Kota Depok, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil dihujani keluhan buruk masyarakat pemohon.
Hal tersebut diterima Menteri Sofyan Djalil saat berdialog dengan masyarakat pemohon.
Baru satu pertanyaan dilontarkan, Menteri Sofyan Djalil langsung di “Semprot” Ibu Ida Bangun terkait buruknya pelayanan yang dia alami. Sudah berbulan-bulan, surat Roya yang ia urus belum juga selesai.
“Tolong bantu saya Pak, surat Roya yang saya urus sejak sebelum PPKM, hingga sekarang belum selesai. Sudah lima kali saya diminta datang. Ternyata, saya hanya dimintai tambahan berkas. Kurang inilah, itulah. Kenapa tak sekalian minta kekurangan berkasnya, sehingga saya tidak bolak-balik seperti ini. Tolong Pak, rumah saya jauh di Gandul dan saya harus menutup usaha dagang saya. Gimana mau dapat uang saya Pak,” papar Ibu Ida mengadu kepada Menteri Sofyan Djalil di Kantah ATR/BPN Kota Depok di Jalan Boulevard Raya Kota Kembang, Depok, Rabu, (8/9/2021).
Keluhan lain juga dirasakan Ibu N, Warga Maruyung, Kota Depok. Ia mengeluhkan terkait pengurusan pecah sertifikat tanahnya yang tak kujung selesai dan merasa di “ping-pong” sana-sini.
“Sudah lebih dari setahun Pak, permohonan pecah sertifikat tanah saya belum ada kabar kelanjutannya. Ternyata tukang ukur tidak berani mengukur di lokasi tanah milik saya. Alasannya karena takut ada “oknum preman”. Masa petugas BPN bisa kalah. Kalau begitu kapan mau selesai,” ucap N kepada Menteri Sofyan Djalil berapi-api.
Ditempat yang sama, kepada wartawan Fau, karyawan properti yang harus menahan rasa kecewa lantaran sertifikat tanah milik instansi tempatnya bekerja harus ditunda pengambilannya.
“Harusnya kemarin saya ambil. Tapi karena ada pemohon lain yang kusruh dengan petugas keamanan lantaran lambatnya pelayanan sehinga ditunda jadi hari ini. Tapi sekarang, sertifikat tanahnya juga tak bisa diambil. Katanya kurang berkas surat kuasa. Padahal kemarin-kemarin enggak ada gak apa-apa dan sertifikat bisa saya ambil. Saya kan sering ngurus beginian di kantor BPN ini,” kisah Fau, geram.
Sebenarnya, selain tiga contoh aduan tersebut, masih banyak lagi pemohon yang ingin curhat kepada Pak Menteri. Namun karena keterbatasan waktu Pak Menteri, masyarakat pemohon pun dapat memaklumi kondisinya.
Setelah mendengar keluhan, Menteri Sofyan Djalil mencoba menenangkan hati masyarakat pemohon dengan memohon maaf dan berucap “Saya datang kesini juga sedang berupaya memperbaiki yang belum baik. Ibu kepala kantor pertanahan ini baru sebulan tugas disini dari tugas lamanya di Bogor,” tutur sang Menteri seraya ‘membela’ Kepala Kantah ATR/BPN Kota Depok, Ery JP.
Usai bertemu menteri, Kepala Kantah ATR/BPN Kota Depok, Ery JP pun melakukan wawancara dengan wartawan dan tidak menampik keluhan masyarakat pemohon itu. Setelah wawancara, wartawan minta nomor kontak Ery JP, untuk konfirmasi lanjutan. Ery pun meminta asistennya untuk memberikan nomor kontaknya. Namun ternyata, hanya diberi nomor layanan Hotline (08111014001), bukan nomor kontak Ibu Kepala Kantah ATR/BPN Kota Depok, Ery Juliani Pasoreh. Her
