Singaraja, Faktapers.id – Menyusul Pengumuman dari DPRD Buleleng bernomor 170 / 646 /DPRD / 2022 tentang Usul Pemberhentian Bupati Putu Agus Suradnyana dan Wakil Bupati I Nyoman Sutjidra yang masa Jabatan Tahun 2017-2022 berakhir pada tanggal 27 Agustus 2022.
Namun sejumlah nama bakal calon pejabat (PJ) mulai santer menjadi perbincangan elit politik. Muncul nama Sekretaris Dewan Provinsi Bali Gede Suralaga, Sekda Buleleng Gede Suyasa sejumlah nama pejabat provinsi asal Buleleng juga disebut-sebut layak untuk menjabat Bupati Buleleng sembari menunggu Pilkada serentak pada tahun 2024 nanti.
Lengsernya jabatan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng dan Wakilnya dalam kurun waktu 3 bulan kedepan selanjutnya jabatan itu akan dipegang secara PJ.
Ketua DPD Partai Golkar Buleleng IGK Kresna Budi angkat bicara soal PJ yang akan menduduki kursi empuk Bupati Buleleng diharapkan orang Buleleng yang memahami karakter masyarakat Buleleng terlebih banyak pejabat-pejabat yang berasal dari Buleleng saat ini berkarir di Pemprov Bali .Kresna Budi menganggap figure-figur tersebut cukup mumpuni untuk ditunjuk menjadi PJ selama dua tahun kedepan.
“Saya sangat berharap PJ nanti Gubernur Bali maupun Mendagri Tito Karnavian arif dan bijakasana melihat kondisi riil di Buleleng.Kalau bisa putra asli Buleleng lah yang menjabat PJ nanti setelah bupati dan wakl bupati mengakhiri masa tugasnya,”kata Kresna Budi,Senin (30/5) usai meninjau Pelabuhan Celukan Bawang.
Dari sejumlah Figure yang dianggap layak menjabat PJ dua tahun kedepan usai duet Agus-Sutjidra lengser disebut Kresna Budi, adalah Sekwan DPRD Bali Gede Suralaga,Kepala BKD Provinsi Bali I Ketut Liahdanyana,Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali Ketut Ngurah Boy dan dari Biro Hukum Ida Bagus Sudarsana.
Secara kepemimpinan dan memiliki pengalaman, Kresna Budi menyebut yang paling tepat PJ menurutnya adalah Sekda Buleleng Gede Suyasa sangat layak , “Kita di Buleleng banyak stok nama yang mumpuni untuk jabatan itu.Kita berharap keputusan Gubernur dan Mendagri dapat melegakan bagi masyarakat Buleleng.Dan siapapun yang diputuskan kita hormati untuk kebaikan bersama,”imbuhnya.
Kresna Budi yang juga sebagai Ketua Komisi II DPRD Bali ini mengatakan,kendati Bupati akan dijabat secara PJ,posisi tersebut tetap akan memiliki batasan tidak seperti halnya bupati definitif.Namun demikian,lanjutnya,secara kewenangan akan dibekali rambu-rambu untuk mengawal yang bersangkutan agar membatasi diri berdasar wewenangnya.
“Kabupaten lain saat Pilkada dulu juga pernaha dijabat PJ berjalan cukup baik.Secara birokrasi mereka sudah berpengalaman dan itu tidak ada masalah,apalagi ada DPRD yang akan mendampingi selama melaksanakan tugas,”tandas Kresna Budi. ds
