TEMPO.CO, Jakarta -Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengatakan Pemilu 2024 merupakan perpaduan sempurna dari seluruh kecurangan yang terjadi dalam Pemilu 1971 era Orde Baru dan Pemilu 2009 era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Menurut dia, hal ini karena kecurangan Pemilu tahun ini diduga terjadi dari hulu ke hilir. Mulai dari rekayasa di Mahkamah Konstitusi (MK) hingga pengerahan aparat negara untuk pemenangan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. “Kalau dulu (Pemilu 1971 dan 2009) menggunakan instrumen kekerasan yang dilakukan oleh ABRI dengan sumber daya, yang tidak terbatas. Saat ini pun juga sama dilakukan oleh instrumen negara yang seharusnya netral dengan sumber-sumber daya dari negara,” kata Hasto, dalam acara diskusi publik di Sekretariat Barikade 98, Jakarta Pusat, Senin, 18 Maret 2024. Tidak hanya itu, Hasto juga mengklaim bahwa Sirekap KPU hanya menjadi salah satu instrumen yang dipergunakan untuk membangun suatu persepsi baik. Padahal, kata Hasto, Sirekap bisa didesain secara berjenjang di KPU yang menurutnya tidak ada metadatanya. “Bagaimana suatu peristiwa yang sangat penting sebagai cermin dari kedaulatan rakyat itu ternyata metadata tidak ada,” tuturnya. Dia pun mengatakan upaya Presiden Jokowi untuk memperpanjang kekuasaannya melalui abuse of power itu betul-betul dilakukan. Iklan
Politikus asal Yogyakarta itu mengaku sedih melihat seluruh kejahatan demokrasi Orde Baru kembali hadir pada Pemilu 2024.“Kejahatan demokrasi bukan lagi menyangkut persoalan kekuasaan, tetapi menyangkut persoalan masa depan,” kata dia. “Bagaimana ketika suatu bangunan negara, supremasi hukum bahkan mereka yang menjadi aparat penegak hukum, itu nyata-nyata terlibat di dalam suatu proses dari hulu ke hilir.” Pilihan Editor: Sikap Menteri Jokowi hingga Indef Soal Seruan Rekonsiliasi Nasional Usai Pemilu 2024