Bali, faktapers.id – Ratusan Tenaga Harian Lepas (THL) sebagai tenaga pengangkut sampah pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Buleleng mulai mengeluh dan mendatangi Gedung DPRD Buleleng.
Keluhan tersebut ternyata pendapatan yang selama ini mereka terima mengalami penurunan dari yang sebelumnya. Penurunan ini karena kebijakan dari Pimpinan DLH Buleleng yang mewajibkan petugas pengangkut sampah libur selama 2 hari dalam sebulan.
Kebijakan tersebut pun kini berimbas mendatangi Kantor DPRD Buleleng, Jumat (24/7). Ratusan tenaga diterima langsung Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna untuk menyampaikan persoalan yang dihadapinya.
Salah satu petugas pengangkut sampah, Gede Suardika mengatakan, kedatangannya bersama sejumlah petugas lainnya untuk mengadukan nasib mereka akibat berkurangnya pendapatan atas kebijakan pimpinan yang belum bisa mereka terima. Dari total 30 hari kerja dalam sebulan, kini mereka diharuskan libur selama 2 hari.
Dengan kebijakan itu, maka otomatis akan mengurangi penghasilan mereka. Mirisnya lagi gajih perhari yang mereka terima sebesar Rp 45.000. Hal tersebut dinilai sangat kurang cukup untuk memenuhi hidup keluarga belum lagi biaya sekolah anak dan bangun di pagi hari memungut sampah masyarakat.
Sebab, jika mereka diliburkan otomatis mereka tidak akan dibayar. “Akibat dari kebijakan pimpinan ini, kami merasakan sekali dampaknya. Pendapatan kami menjadi berkurang dari sebelumnya,” kata Suardika.
Untuk diketahui, pendapatan petugas pengangkut sampah di DLH Buleleng berbeda. Untuk sopir, mereka menerima pendapatan Rp 75.000 per hari sehingga total sebulan Rp 2.225.000. Sedangkan tenaga angkut sampah menerima Rp 45.000 per hari sehingga total sebulan Rp 1.350.000. Akibat kebijakan ini, maka otomatis penghasilan mereka menjadi berkurang.
Di samping itu mereka berharap, ke depan ada jaminan kesehatan khusus untuk para pekerja ini. Pasalnya, pekerjaan ini sangat beresiko bagi kesehatan karena harus berhadapan langsung dengan sampah. Selain itu, mereka juga akan berhadapan langsung dengan benda-benda berbahaya seperti paku dan benda tajam lainnya.
Menyikapi hal itu, Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna mengaku, akan segera melakukan koordinasi dengan pihak DLH Buleleng membahas permasalahan yang dihadapi para pekerja kebersihan, sehingga mendapatkan solusi yang bisa diterima oleh semua pihak.
Anggota Dewan Buleleng, sebut Supriatna, hanya mampu memberikan masukan kepada Dinas terkait. Sebab, hal teknis ranahnya ada di Dinas terkait.
“Kalau menyangkut hal-hal teknis karena itu ranahnya di Dinas, maka kami di Dewan akan memberikan masukan untuk langkah perbaikan. Sementara terkait anggaran, kami di DPRD tentu akan memperjuangkan dan mudah-mudahan di anggaran perubahan ini sudah bisa dilakukan,” pungkas Supriatna. (Des)
