Jakarta, faktapers.id – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan 2019. Kemen PPPA menjadi salah satu dari 85 Kementerian/Lembaga (K/L) yang memperoleh Penghargaan Opini WTP yang diberikan Kementerian Keuangan. Kemen PPPA dinilai dapat mengelola keuangan negara dengan baik, transparan, dan akuntabel.
Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani mengungkapkan saat ini Indonesia dan seluruh dunia sedang menghadapi tantangan besar untuk memulihkan perekonomian akibat dampak dari pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
“Program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi adalah program yang luar biasa penting, didesain dalam suasana kegentingan yang memaksa. Emergency atau urgency menjadi sangat penting. Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang menekankan kecepatan program pemulihan menjadi sesuatu yang sangat penting, namun kecepatan juga tidak boleh mengompromikan akuntabilitas transparansi dan pengelolaan yang baik,” ungkap Menkeu, Sri Mulyani dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2020 dengan tema ‘Mewujudkan Akuntabilitas dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional’.
Lebih lanjut Menkeu Sri Mulyani menuturkan dalam situasi darurat, khususnya saat pandemi Covid-19, terdapat banyak transaksi Pemerintah yang memerlukan penanganan sangat cepat, mendesak, dan masif.
“Hal ini tentunya harus diikuti penguatan tata kelola yang baik. Prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan transparansi mutlak tetap harus dijaga sehingga setiap transaksi keuangan negara dapat dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Dengan demikian, capaian opini atau kualitas laporan keuangan dapat dipertahankan dan terus dapat ditingkatkan,” jelasnya.
Pada Rakernas hari ini, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah yang laporan keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta K/L dengan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) terbaik.
“Saya sangat menghargai dengan makin meningkatnya jumlah Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah yang berhasil mendapatkan opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian. Saya juga berharap bahwa capaian tersebut akan terus dipertahankan dan ditingkatkan, dan juga merupakan indikator semakin meningkatnya tata kelola di semua Kementerian dan Lembaga maupun Pemerintah Daerah,” ungkap Menkeu Sri Mulyani.
Kegiatan Rakernas ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan sehingga dapat menjadi modal yang sangat berharga bagi sinergi pengelolaan keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan seluruh entitas Pemerintah dapat tetap terjaga, terus memperoleh opini WTP, dan berdampak nyata dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, maju, adil dan makmur, sebagaimana yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia. Her