Jakarta, faktapers.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibuat sibuk dengan adanya informasi palsu atau hoax tentang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang masih terus beredar hingga kini. Salah satunya terkait informasi tujuh kontainer surat suara tercoblos.
“Kami disibukkan dengan beberapa serangan hoax. Selain sebagai penyelenggara, kami juga dipaksa meng-counter serangan hoax,” kata Komisioner KPU Banten Agus Sutisna pada dialog kebangsaan forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) Se-Indonesia di sebuah rumah makan Kota Serang, Jumat (18/1).
Ia mengatakan, beberapa isu hoax seperti informasi tujuh kontainer surat suara tercoblos sangat cepat berkembang dan sempat membuat masyarakat resah, sehingga KPU harus dengan cepat juga memberikan informasi yang benar dalam melawan isu hoax tersebut.
Ia menuturkan, hoax pemilu dikhawatirkan menjadikan pemilih tidak percaya terhadap institusi KPU, sehingga apapun hasil pemilu menjadi tidak penting bagi mereka. “Berbagai macam hoax ini kalau dibiarkan, kemudian masyarakat terpapar, maka publik akan kehilangan kepercayaan terhadap KPU,” ucapnya.
Ia mengatakan, masyarakat harus mengatahui, bahwa untuk menjadi penyelenggara, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui dalam menguji integritas dan independensi KPU. Selain itu, KPU memiliki aturan dan undang-undang, sehingga diharapkan masyarakat tidak mudah percaya terhadap hoax yang mencoba menyerang KPU. “KPU dan Bawaslu juga diikat oleh kode etik. KPU juga harus cermat dan tepat,” tuturnya.
Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten Samani menuturkan, hoax juga bisa membuat pemilih menjadi enggan untuk berpartisipasi menggunakan hak pilihnya. “Jangan sampai ada gerakan golput di kalangan terdidik kampus. Suka tidak suka, teman-teman harus berpartisipasi,” katanya.
Ia mengatakan, mahasiswa sebagai kaum terdidik harus menularkan sikap optimisme terhadap penyelenggara pemilu. Selain itu, pihaknya juga mengajak partisipasi publik dalam pengawasan pemilu. “Kami juga membutuhkan partisipasi publik dari mahasiswa, terutama dalam pengawasan, karena mata kami terbatas,” ujarnya.
Koordinator Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP) Banten Nana Subana menuturkan, dalam konteks ber-Pancasila, pesta demokrasi harus melibatkan rakyat dalam program prosesnya, sehingga hoax yang mencoba mempolarisasi rakyat kembali dilawan oleh ketidakpercayaan rakyat terhadap hoax tersebut.
“Dalam konteks Pancasila, yang akan menjadi kekuatan adalah publik, sehingga publik harus diajak bersama menciptakan pemilu yang berkualitas,” ucapnya. UAA