Jakarta, faktarpers.id – Pimpin rapat kerja Tim Pengwas Bencana DPR bersama sejumlah menteri, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah beberkan belum tuntasnya penyaluran jaminan hidup maupun santunan dari pemerintah pusat bagi masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Timwas Bencana DPR kembali menggelar raker dengan sejumlah menteri terkait, guna mengetahui perkembangan lanjutan penanganan pasca bencana gempa bumi di NTB. Pada raker yang dihadiri utusan Menko Bidang Perekonomian, Menko Bidang PMK, Menteri Keuangan, dan Menteri Sosial ini, Fahri membeberkan hasil temuan berdasarkan masukan dan komplain dari warga korban terdampak bencana gempa. Diantaranya, belum tuntasnya penyaluran jaminan hidup maupun santunan dari pemerintah pusat.
“Karena itu, kami meminta pemerintah untuk segera merealisasikan jaminan hidup, maupun santunan lainnya bagi warga yang belum tuntas tersebut,” cetus politisi PKS yang kini menjabat pimpinan DPR Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu di Ruang Rapat Pansus B lantai 2 Gedung Nusantara II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3).
Tampak turut serta di kesempatan itu, Kepala BNPB, Bupati dan Pimpinan DPRD Sumbawa, Bupati dan Pimpinan DPRD Sumbawa Barat, Bupati dan Pimpinan DPRD Lombok Utara, Bupati dan Pimpinan DPRD Lombok Timur, Bupati dan Pimpinan DPRD Lombok Barat, Bupati dan Pimpinan DPRD Lombok Tengah, Serta Walikota dan Pimpinan DPRD Kota Mataram.
Fahri, yang juga Ketua Timwas Bancana DPR RI ini pun mempertegas diperlukannya perbaikan data BKA, BPJS subsidi atau BPI dan jaringan pengamanan sosial lainnya, yang disesuaikan dengan data korban gempa.
“Untuk merespon beberapa temuan tersebut, maka pada rapat kerja hari ini, kita ingin fokus agar pihak pemerintah menjawab beberapa isu itu,” ujarnya.
“Pertama, dari Kementerian Keuangan terkait alokasi pembiayaan penanganan bencana khususnya NTB yang sudah dicairkan. Kedua adalah rencana kas untuk penanganan lanjutan dampak bencana NTB yang akan atau belum dicairkan,” seru Fahri lagi.
Kemudian, lanjut dia, dari Kementerian Sosial, kata Fahri, Timwas Bencana DPR menginginkan penuntasan data BKA dan jaring pengamanan sosial lainnya, pada daerah yang terdampak bencana khususnya NTB.
“Juga realisasi satu juta ahli waris, dan jaminan hidup, juga rencana kas yang belum terealisasikan. Kami mohon juga kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengevaluasi sistem pembiayaan kendaraan penanganan bencana,” kata Fahri.
Masih menurut dia, BNPB perlu menyampaikan rencana realisasi lanjutan untuk dana stimulan bantuan pembangunan rumah, termasuk rencana pembiayaan pembangunan fasilitas publik pada daerah terampak gempa, khususnya di NTB.
“Kami juga berharap BNPB menyampaikan proses pemutakhiran data gempanisasi untuk penerima bantuan stimulan pembangunan rumah. Juga evaluasi kelembagaan penanganan bencana yang menggunakan struktur ad hoc,” imbuh legislator dari Dapil NTB itu. oss