Jakarta, faktapers.id – Selama satu periode menjabat Presiden Joko Widodo (Jokowi) harusnya sadar dan mengakui bahwa Indonesia dikuasai kapitalis dan liberalis. Rakyat terus miskin karena pemimpinnya tidak jujur mengakui situasi bangsa ini.
Penegasan ini dikemukakan anggota Fraksi PDI-P DPR RI, Effendi Simbolon pada Dialektika Demokrasi “Tebak-tebakan Isi Kabinet Jokowi, Parpol Non Parlemen Dibatkan?” di Media Center/ Pressroom, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/8/19).
“Menarik, ada statment dari pak Surya Paloh (Ketum Partai Nasdem) yang mengatakan, sadar ga bahwa negara kita ini kapitalis dan liberalis,” ujarnya. Karena, kata Effendi dirinya juga termasuk yang sejak awal juga mengkritisi pemerintahan saat ini.
“Yang rasanya pemerintahan Nawacita tapi rasanya rasa kapitalis dan liberalis gitu,” sambung legislator yang kini duduk Komisi I (Bidang Pertahanan dan Keamanan) itu. Urai Effendi lagi, kedua yang juga menarik dengan statment dari presiden soal Jaksa Agung dari unsur non parpol.
“Saya mendengarnya dari media, yg mengatakan Jaksa Agung dari unsur non partai. Statment yang jelas, tegas, memastikan bahwa posisi Jaksa Agung. Kita tahu slama lima tahun itu dikuasai oleh salah satu parpo, dan terindikasi kuat sangat diuntungkan dengan keberadaan existing dari sebuah partai itu,” cetusnya.
Efefendi pun berpendapat, termasuk posisi Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkum-HAM) juga menarik, karena menentukan ‘jenis kelaminnya’ parpol.
“Jangan dikotomikan propfesional dan politisi, prediden ga boleh mmbuat pernyataan seperti itu. Emang bisa jadi presiden kalau ngga ada parpol,” tegasnya.
Tak hanya itu Effendi juga menyerukan, agar dalam memilih mentrinya, presiden kemudian jangan membedakan kaum milenial dan tua, nanti orang males jadi tua, tua itu anugerah.
“Indonedia miskin karena tidak ada kejujuran mengakui situasi bangsa ini. Selama 5 tahun seharusnya presiden sudah sadar bahwa negri kapitalis dan liberal,” demikian dia. oss