Maros, faktapers.id – Nama Camat Simbang Muhammad Hatta menjadi trending topic, dalam dugaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan penyalahgunaan jabatan. Tindakan korupsi akhir-akhir ini, baik dimedia cetak maupun dimedia eletronik, wacananya bukan sebuah prestasi program sebagai Camat, akan tetapi wacana yang KKN mencoreng nama baik Kabupaten Maros.
Ketua DPD LSM LAPPAN Mengatakan Kami yang tergabung dari Aliansi Lembaga Mahasiswa dan LSM mengkaji kasus tersebut membenarkan adanya Penyalahgunaan Jabatan KKN Camat Simbang Kabupaten. Maros yang Didalangi Muhammad Hatta,
Iswadhy berpandangan bahwa dengan adanya issu yang berkembang soal adannya OTT yang ditemukan oleh Hatta selaku Camat Simbang Kabupaten Maros.
Para LSM dan lembaga Kemahasiswaan pimpinan masing-masing Apabila legislatif dan eksekutif tidak mengambil sikap tegas atau langkah kongkrit Maka Kami Menganggapi Eksekutif dan Legislatif, Melakukan pembiaran Praktek KKN di kabupaten Maros.
Sebab Apa yang Dilakukan oleh Hatta selaku Camat Simbang telah Melanggar Aturan Dan perundang undangan yang Berlaku.
Oleh karena itu, Iswadhy mengambil sikap tegas dengan secara kelembagaan kami yang tergabung dari Aliansi sebagai berikut. Menduga apa yang dilakukan Hatta. Para pejabat pemerintah Kabupaten Maros, Eksekutif, Legislatif maupun Muspida dalam hal ini, kepolisian dan kejaksaan Maros melindungi atas perbuatan yang dilakukan Hatta.
Oleh karena itu para beberapa Aktivis LSM dan Aktivis keMahasiswaan yang tergabung dalam ingin Mengetahui dan Mencari Titik kepastian penyidikan Dan penyelidikan kepastian Hukum Terkait Penyalagunaan Wewenang yang Dilakukan Hatta.
Iswadhy kembali Menegaskan, bahwasanya kami terpanggil untuk menjalankan fungsi-fungsi kami sebagai insan control social monitoring dan evaluasi disemua aspek pemerintahan Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat,
Menuntut Bupati Maros Hatta Rahman untuk mencopot Hatta atau menonaktifkan, apa bila terbukti melakukan pelanggaran Hukum yang dilakukannya.
Kami juga meminta kepada Muspida dalam hal ini, kepolisian Maros dan Kejaksaan Maros untuk tidak tebang pilih soal kasus ini.
Anchank
