Jakarta, faktapers.id – Berposisi sebagai perekat, program MPR pertama di luar konstitusi silaturahmi dengan semua tokoh bangsa. Karena bekerja tidak langsung ruang kebijakan publik sehingga tidak memiliki efek terhadap pandangan yang negatif terhadap MPR.
Hal itu diutarakan, Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid. “MPR ini memang sedari awal memposisikan diri sebagai perekat. Sehingga Program pertama MPR diluar konstitusi itu silaturahim dengan semua tokoh-tokoh bangsa ini,” ujarnya pada Diskusi Empat Pilar bertema “Meningkatkan Kepercayaan Publik pada MPR Sebagai Perekat Kebangsaan” di Media Center/Pressroom, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/7).
Jazilul pun memaparkan, di antaranya mantan Presiden, semua Ormas, itu selesai semua. “Karena memang tugas merekatkan bukan tugas konstitusi. Meskipun waktu itu, istilahnya mengantarkan undangan, untuk hadir di pelantikan dan meminta masukan soal amandemen,” katanya.
Dan, sambung Jazilul, yang sekarang amandemen sama sekali tidak lagi bahas di pandemi ini. “Publik kelihatannya nggak ingin ada amandemen. Jadi, di semua lembaga negara ini, selain Presiden itu semuanya kepemimpinannya kolektif kolegial,” urai politisi PKB itu.
“Sesuai dengan penelitian saya, iklim di DPR berbeda dengan iklim di MPR. Dengan 10 fraksi dan kelompok DPD masuk di Pimpinan MPR, itu semakin membuat iklim organisasi ini lebih adem,” tambah pria yang kini tengah menempuh program S3 di Institut Pemerintahan dengan tesis atau topik disertasinya Kolektif Kolodial itu..
Jazilul menjelaskan, kepemimpinan kolektif kolegial ada di meja semua, kalau di DPR cuma lima partai, kalau MPR semuanya, bukan hanya partai tetapi kelompok DPD ada di situ, diwakili Fadel Muhammad.
“Kemudian kinerja MPR tidak bekerja pada ruang-ruang yang langsung pada kebijakan publik, sehingga tidak memiliki efek terhadap pandangan yang negatif terhadap kelembagaan itu, saya akui juga iya. Karena apa? Karena sebenarnya DPD, MPR, semuanya pimpinannya kolektif kolegial,” jelasnya. (OSS)