Singaraja- Bali.Faktapers.id-Penyaluran Bantuan Stimulus Usaha (BSU) untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 dari Pemprov Bali diduga tidak tepat sasaran.
Ketua Komisi II DPRD Bali IGK Kresna Budi menerima pengaduan laporan tersebut, seperti halnya yang terjadi di kabupaten Karangasem, bahkan di kabupaten lain pun diduga terjadi hal yang sama,
Mereka yang tidak memenuhi syarat, seperti istri pegawai negeri sipil (PNS) dan perangkat pemerintahan desa, mendapatkan bantuan tersebut. Sebaliknya, ada masyarakat yang sudah memenuhi syarat justru tidak kebagian bantuan itu.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali IGK Kresna Budi dikonfirmasi Faktapers.id di DPD Golkar Buleleng usai menggelar Musda Sabtu (22/8) mengatakan, “Kami minta masyarakat sadar, bagi yang sudah menerima boleh mengembalikan untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat yang memang berhak untuk mendapatkannya. Masa ada klian dusun yang dapat, ada istri pegawai negeri,” papar Kresna Budi.
Kresna Budi mengingatkan kepala dusun dan PNS agar mengembalikan dana tersebut. “Ingat lho, kalau istri pegawai negeri tolong lah kesadaranya mengembalikan. Kita mendorong kejaksaan untuk bisa turun. Penting penegakan hukum itu tegas,” tegas Kresna Budi.
Disamping itu, ia menyadari kekeliruan verifikasi data sehingga terjadi penyimpangan di masyarakat,
“Kadang-kadang data juga bisa menyebabkan karena waktu verifikasi sangat lama dan kita harap pemerintah dari tingkat dusun agar segera membenahi data tersebut,”ujar Kresna Budi.
Pria yang digadang-gadang bakal calon Bupati Buleleng dalam Pilbup nanti juga berharap khusus di Kabupaten Buleleng data kemiskinan diperbaiki sehingga bantuan itu tepat sasaran,
“Bantuan kadang dipolitisir, untuk Buleleng kami harapkan bisa membedakan mana masyarakat betul miskin dan tidak. Jadi tidak ada kedepanya penyimpangan , bagi yang mampu dan menerima bantuan janganlah memiskinkan diri sendiri,”imbuhnya. Des
