Headline

Saran Ketua PWI Jakbar untuk Kapolrestro Jakbar: Warga Butuh Polisi Presisi Sesungguhnya, Bukan Slogan atau Pajangan

263
×

Saran Ketua PWI Jakbar untuk Kapolrestro Jakbar: Warga Butuh Polisi Presisi Sesungguhnya, Bukan Slogan atau Pajangan

Sebarkan artikel ini

Jakarta, faktapers.id – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Koordinatoriat Jakarta Barat, Kornelius Naibaho menilai, dalam tayangan video yang viral terkait insiden keributan arogansi oknum anggota polisi petugas PPKM Darurat kepada anggota Paspampres Praka Izroi Gajah di lokasi penyekatan Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat seharusnya tidak terjadi.

Menurut pria yang disapa Kornel ini, bahwa dari pengakuan Danpaspampres dan Kapolres bahwa anggota Polres Jakbar tidak memahami aturan PPKM Darurat adalah bukti bahwa tidak ada pembinaan atau pembimbingan dari petinggi Polres terhadap bawahannya.

“Padahal di kepolisian ada satgas Covid-19, dan ada mobil operasionalnya yang kerap keliling setiap hari. Jadi sangat aneh bila polisi tidak paham PPKM Darurat. Dan seharusnya, petugas yang diturunkan adalah petugas yang paham aturan PPKM Darurat,” jelas Kornel, Jumat (9/7/2021)

Ia juga mengungkapkan, sudah dua kali Kapolres Metro Jakbar minta maaf kepada korps TNI. Sebelumnya, Kapolres juga minta maaf atas ulah bawahannya yang menembak mati anggota TNI di Cafe RM Cengkareng. Kemudian yang kedua, insiden petugas PPKM darurat dengan anggota Paspampres di lokasi penyekatan PPKM Darurat di Jalan Daan Mogot, Kalideres.

Sebaiknya lanjut Kornel, Kapolres Metro Jakbar mengkaji ulang sistem pembinaan etika, mental dan spiritual anggotanya, karena peristiwa itu bertolak belakang dengan program presisi Kapolri.

“Bukan hanya cukup minta maaf. Mengucapkan maaf itu sangat mudah, namun masyarakat membutuhkan polisi presisi yang sesungguhnya, bukan slogan atau pajangan saja,” terang dia.

Lebih lanjut Kornel juga meminta, bahwa situasi pandemi seperti ini jangan disamakan dengan situasi perang, orang yang akan ditertibkan bukanlah musuh, tetapi rakyat.

“Lakukan pendekatan yang edukatif dan persuasif serta humanis. Beri penyadaran terkait ketentuan penyekatan dan lain sebagainya, itu untuk kepentingan bersama,” imbuhnya. red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *