Jakarta, Faktapers.id – Pemerintah Kota Jakarta Pusat menggelar rapat monitoring dan evaluasi bantuan pangan non tunai dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditujukan kepada para keluarga penerima manfaat. Rapat tersebut diikuti para Ka.sie kesra dan pendamping se Jakarta Pusat.
Asisten Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Jakarta Pusat, Fahmi mengatakan, persoalan bantuan tidaklah semudah seperti yang kita saksikan selama ini, ternyata banyak kendala yang terjadi baik itu dari hulu sampai ke hilir.
Maksud dari Hulu sampai ke hilir adalah dari pemerintah pusat sampai kepada si penerima manfaat ” Contoh data yang diberikan dari warga melalui musyawarah kelurahan (Muskel) kemudian diajukan kepada Kementerian sosial dan setelah diverifikasi oleh Kemensos dan turun lagi kelurahan banyak data tidak by name by adress (BNBA) artinya nama ada namun alamat tidak jelas,”kata Fahmi didampingi Ka.Sudin Sosial Jakpus, Abdul Salam dan Ka.Bag. Kesra, Haikal Shodri saat memimpin rapat monitoring dan evaluasi bansos non tunai, di ruang Serbaguna Utama, Rabu (19/1/2022).
” ada juga nama-nama yang tidak diusulkan pada musyawarah kelurahan (Muskel) tiba-tiba muncul, ini juga menjadi permasalahan buat kita,” ucapnya.
Peran Pemda sebenarnya membantu distribusi itu berjalan dengan baik dan lancar, hanya saja ada beberapa hal yang menjadi catatan buat kita semua yaitu pertama kadang-kadang saat penyerahan bantuan waktunya mepet, diinfokan hari ini besok harus sudah dilaksanakan sementara penerima bantuan jumlahnya ribuan. Kedua situasi pandemi karena waktunya mepet, mereka datang berbondong-bondong di waktu bersamaan meskipun dari pihak kelurahan waktu sudah diatur, tapi fakta di lapangan jam 06.00 mereka sudah datang bersamaan, padahal situasi masih pandemi, ujarnya.
Kedepan saya berharap penyerahan bantuan pangan non tunai dan PKH lebih baik lagi dari tahun sebelumnya, tambah Fahmi.
Ka.Sudin Sosial Jakarta Pusat, Abdul Salam menambahkan, penerima Bantuan Sosial Pangan (BSP) tahun 2021 di wilayah Jakarta Pusat sebanyak 26.812 keluarga penerima manfaat (KPM) terdiri 12.294 program keluarha harapan (PKH) dan 14.518 reguler atau BPNT ( bantuan pangan non tunai).
” Ada berbagai macam kendala dalam penyaluran bantuan tersebut diantaranya KKSnya hilang. Rusak, saldo kosong, kartu double, pindah alamat, lupa PIN/terblokir, e-Wallet, tidak hadir/sakit, tanpa keterangan, pending penyaluran, ” ungkapnya. Tajuli
