TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan Pemilu 2024 merupakan ajang demokrasi yang sangat besar yang pernah diselenggarakan dengan tersebarnya 840 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari Aceh sampai Papua.
Jokowi juga mengingatkan jangan ada yang mencoba mengintervensi Pemilu karena merupakan hal yang sulit dan diawasi oleh seluruh unsur masyarakat hingga di tempat pencoblosan.
Hal ini dikatakan Jokowi saat memberikan sambutan di acara Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggara Pemilu 2024 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Sudirman, Jakarta, Rabu, 8 November 2023. Berikut 8 poin pernyataan Jokowi:
Tepis Pemilu mudah diintervensi
Dalam sambutannya, Jokowi awalnya menepis anggapan bahwa Pemilu yang mudah diintervensi karena adanya saksi-saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Sekali lagi ini Pemilu yang sangat besar, yang sangat demokratis. Banyak yang menyampaikan bahwa Pemilu kita ini gampang diintervensi. Diintervensi dari mana? Di setiap TPS itu ada saksi partai-partai,” kata Jokowi.
“Belum juga aparat yang juga ada di dekat TPS artinya apa pemilu ini, Pemilu yang sangat terbuka bisa diawasi oleh siapa saja, oleh masyarakat dan oleh media dan lain-lain,” lanjut Jokowi.
Jangan ada yang coba-coba intervensi Pemilu
Jokowi lantas mengingatkan jangan ada yang mencoba untuk mengintervensi Pemilu 2024. Dia menilai itu merupakan hal yang sulit.
“Jadi jangan ada yang mencoba-coba untuk mengintervensi, karena jelas sangat-sangat sulit, karena di TPS tadi saya sampaikan ada saksi-saksi-saksi-saksi dari partai-partai politik,” ujarnya.
Minta semua pihak turun ke lapangan
Jokowi lalu meminta semua penyelenggara Pemilu untuk mempersiapkan sedetail mungkin semua tahapan Pemilu. Dia mendorong semua pihak turun ke lapangan.
“Oleh sebab itu, saya ingatkan kepada kita semua agar mempersiapkan segala sesuatunya dengan detail, mempersiapkan segala sesuatunya dengan detail harus dicek harus diawasi harus turun ke lapangan untuk melihat,” ujarnya.
Harus berani dan tegas
Jokowi mengatakan sudah mengingatkan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito yang bertugas mengontrol dan mengawasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Menurut Jokowi, sebagai lembaga pengawas harus lebih berani dan tegas mengawasi.
“Kalau ada yang tidak benar harus berani meluruskan,” kata dia.
Selanjutnya: Maksimalkan penggunaan teknologi
Iklan
