Bali, faktapers.id – Penyaluran bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk masyarakat terdampak Covid-19 mulai bermasalah, bahkan beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) juga tercatat sebagai KPM penerima BST yang diambil dari Kantor Pos alias penerima ganda.
Seperti yang terjadi di Desa Banyuseri, Kecamatan Banjar, Buleleng, ada 5 KPM di desa tersebut yang kini terancam diputus sebagai penerima BLT-DD atau penerima BST dari kantor Pos, dan menariknya ada warga penerima BLT-DD karena dianggap kehidupannya sudah mapan tetapi masih layak menerima pasalnya sudah tidak bekerja karena dampak Covid-19.
Kondisi itu pun membuat gaduh dimasyarakat, sebanyak 5 KPM telah menerima pencairan BLT-DD sebanyak 2 kali, dengan total Rp 1,2 juta dan baru satu kali menerima BST dari kantor Pos. Salah satu dari mereka diminta membuat surat pernyataan pengembalian.
Gede Arcana salah satu penerima warga Desa Banyuseri mengaku, diminta membuat surat pernyataan untuk mengembalikan. Arcana selain menerima BLT-DD, juga tercatat sebagai penerima BST dari kantor Pos.
“BLT di desa saya sudah terima dua kali, kalau BST dari kantor Pos baru sekali di awal Juni. Sekarang saya diminta membuat surat pernyataan untuk mengembalikan salah satu,” ujar Arcana.
Hingga kini Arcana pun belum bersedia membuat surat pernyataan. Bahkan disayangkan persoalan ini muncul ketika bantuan tersebut sah sudah dicairkan.
“Kenapa gak waktu pertama itu saya ditanya? Sekarang semua sudah jalan, baru ada persoalan. Kalau saya diminta kembalikan BLT di desa itu Rp1,2 juta, dimana saya carikan uang? Uang saya terima waktu ini, sudah saya belikan beras dan keperluan lain,” tutur Arcana.
Selain Arcana masih ada warga penerima bantuan ganda seperti Sudiana yang namanya telah tercantum. Bantuan tersebut diduga sengaja di usulkan oleh oknum petugas partai politik terbesar agar suara parpolnya tidak hilang sehingga yang terkesan bantuan tersebut dari usulan partai yang diberikan untuk warga.
Sudiana pun berharap ada kejelasan dari pihak desa. Jika memang taraf hidup jadi patokan penerima BLT, agar berlaku adil.
“Banyak staf desa malah dapat, guru dapat. Saya hanya ingin ada kejelasan. Kenapa diputus sepihak. Awalnya saya diminta mengembalikan, tapi sekarang katanya tidak perlu,” beber Sudiana.
Sisi lain Kepala Desa Banyuseri, Nyoman Sukadana tidak menampik jika ada beberapa KPM di desanya yang menerima bantuan dobel, baik itu BLT DD maupun BST dari kantor Pos dan ada yang masuk dalam kategori hidup mapan.
Kata dia, berdasarkan surat dari Buleleng kepada Pemdes Banyuseri, perangkat desa langsung melakukan pengecekan terhadap nama-nama yang menerima bantuan dobel.
Untuk pencairan BLT DD terhadap PKM yang menerima dobel sudah dilakukan sebanyak 2 kali. Disinggung mengenai pendataan awal penerima bantuan di desanya, Perbekel Sukadana berkilah, itu dilakukan oleh Kepala Dusun dibantu petugas lapangan yang melakukan pendataan.
“Dalam surat pernyataan itu, mereka menentukan mau kembalikan BST atau BLT Desa. Tapi ada sebagian bilang mau kembalikan BST, ya itu kembali kepada hak mereka. Kalau itu (BST) nanti yang dikembalikan, bukan urusannya ada di kami. Kalau ada belum menyampaikan, itu juga hak mereka,” jelas Perbekel Sukadana kepada awak media.
Menariknya lagi BST tersebut bukan saja menuai masalah di Desa Banyusri , Kecamatan Banjar saja. Bahkan masih ada lagi desa lainya menerima permasalahan dengan kasus yang sama. (Des)
