Bali, faktapers.id – Kolapsnya LPD Anturan Kecamatan Buleleng selain disebabkan karena beralih ke bisnis kavling tanah juga ada indikasi penyuran kredit macet. Bahkan, orang di luar dari Desa Anturan juga bisa memperoleh kredit akibat berbagai persetujuan para pihak seperti warga dari Mojokerto.
Pertemuan antara pihak LPD dan nasabah digelar dua kali yakni 21-22 Juni 2020 dan dihadiri Ketua LPD Anturan Nyoman Arta Wirawan, Kelian Desa Adat Anturan Ketut Mangku, Perbekel Anturan Ketut Soka, dan tamu istimewa Prof Sujadi Budi, Staf Ahli Gubernur Bali sebagai ahli dan keynote speaker.
Menurut Ketua LPD Anturan Komang Arta Wirawan kepada para nasabah, terhadap kavling tanah yang dilakukan merupakan tarikan dari para nasabah, akan tetapi faktanya di lapangan bukan melalui tarikan tetapi mencari dan membeli lahan secara langsung serta dimasukan pada asset pribadi kendati memalui persetujuan pengawas.
“Tanah tersebut merupakan tarikan dari para nasabah dan saya kavling-kan,” ujarnya meyakinkan masyarakat.
Sisi lain, Mantan Kelian Desa Adat Anturan Jro Ketut Wedra mulai angkat bicara atas kolapsnya LPD yang 6 tahun lalu ikut mengelola dan telah membentuk tim pengawas dari tim 9,11 dan 16 termasuk kepala desa.
Semenjak jabatan menjadi Kelian Desa 2014, tim pengawas tersebut bubar sehingga LPD terkatung-katung dengan banyak memiliki asset, Ketut Wedra yang saat itu menjabat Kelian Desa Pakeraman Anturan LPD berjalan maksimal, kavling tanah lancar di beberapa desa di Kabupaten Buleleng, hingga 20 persen keuntungan dapat digunakan selain membangun Pura Desa, membangun Kantor LPD dan fasilitas milik Desa Adat Anturan.
Dikonfirmasi faktapers.id di kediamanya, Rabu (24/6) sore di Dusun Pasar, beberapa nasabah juga datang memohon petunjuk agar uang yang dititip pada LPD bisa dikembalikan, namun peran campur di LPD telah dilepasnya tetapi selaku tokoh yang membesarkan LPD menurutnya menjadi keprihatinan dirinya.
“Sayang dan sangat prihatin kami dengan terjadinya penarikan deposito dari para nasabah, kami saat menjabat sebagai Kelian membesarkan LPD dengan pengurus dan membentuk tim pengawas, akan tetapi setelah kami lepas jabatan semua tim itu bubar entah kenapa sampai ini terjadi sehingga berdampak pada LPD,”sesal Jro Wedra.
Informasi yang berhasil dihimpun, kemiringan LPD Anturan telah terjadi pada 2015, namun berhasil ditutup-tutupi, penting penanganan yang obyektif, transparan, dan akuntabel. Akan tetapi Covid-19 akhirnya berpihak kepada nasabah dan membuka aib tersebut.
Jro Ketut Wedra menambahkan LPD kalau mau dimiringkan dirinya bisa dari dahulu akan tetapi kepentingan masyarakat masih sangat dipandang perlu dan nama Desa Anturan bisa tercoreng serta LPD tidak akan dipercaya masyarakat luas.
“Kalau saya mau memiringkan dahulu bisa, tetapi kami tidak seperti ini keinginan kami membangun desa yang baik bukan membangun masalah,” paparnya.
Diketahui Jro Wedra saat menjabat Kelian Desa Anturan banyak dipercaya WNA sehingga orang asing Ngerudug menaruh deposito miliaran dan dibarengi warga lokal,dari beberapa desa termasuk para anggota DPRD berlomba.
Kavling tanah berjalan lancar sehingga Desa Adat Anturan mendapat keuntungan 20 % dari LPD tersebut. Bahkan, para pengurus adat secara pribadi saat itu ikut juga menikmati hasil kavling kendati sedikit sekedar uang bersih pelaba pura.
Perang dua kubu akhirnya berdampak pada ribuan nasabah yang tergiur akan bunga deposito LPD Anturan lebih besar dari bunga bank lainya.
“Kami harap masyarakat sabar biarkan LPD bekerja dulu, beri waktu untuk mengembalikan dana nasabah. Kalau sekarang semua akan narik lebih hancur LPD Anturan. Walaupun kami sudah tidak ada kewenangan tetapi akan berupaya mendekati Ketua LPD apa nanti jalan keluarnya, semoga cepat selesai polemik LPD Anturan kasihan para nasabah,” jelas Jro Wedra. (Des)
