Maros, faktapers.id – Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) menuai protes atas kinerjanya yang tidak becus.
Persatuan Guru Republik Indonesia, (PGRI) menprotes kinerja manajemen BKPPD dinilai tidak propesional, Minggu (7/4/19).
Sekertaris PGRI Maros, Alimuddin mengatakan, sejumlah guru protes lantaran kenaikan pangkatnya tertunda akibat ulah oknum BKPPD Maros.
Kinerjanya sangat buruk dan teledoran, sehingga berdampak pada kenaikan pangkat para guru. Seharusnya para guru sudah naik pangkat. Namun semuanya harus tertunda.
Banyak persoalan yang dialami para guru saat ini di Maros, manajemen BKPPD tidak dapat maksimal sebagaimana yang diharapkan para guru.
“Hal itu berdampak pada karir para guru yang sudah lama mengabdi,” kata Alimuddin.
Menurut Alimuddin, guru mengalami penundaan kenaikan pangkat, karena berkas usulan yang telah diserahkan ke BKPPD, tercecer. Semua itu terjadi karena keteledoran BKPPD.
Selain itu, Alimuddin juga protes dengan tindakan BKPPD yang seenaknya saja mencopot beberapa kepala sekolah dari jabatannya. Padahal Kepsek tersebut memiliki kinerja bagus.
“Kepala sekolah yang kami anggap kinerjanya bagus, malah dicopot dari jabatannya. Guru kita saat ini dilanda berbagai masalah akibat keburukan manajemen,” katanya.
Alimuddin mengatakan, tindakan BKPPD sangat otoriter, Pemerintah yang seharusnya melakukan pembinaan karir pendidik.
Termasuk rekrutmen kepala sekolah harus selektif memilih kepala sekolah jangan asal-asalan saja merekrut, pilih yang berkwalitas.
Perekrutan kepala sekolah pengganti, juga terkesan dilakukan dengan berdasar pada faktor kedekatan dengan pihak BKPPD.
BKPPD diduga tidak menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 13 tahun 2007.
“Padahal Permendiknas tersebut mengatur tentang standar kepala sekolah atau madrasah,” katanya.
Selain itu, BKPPD juga tidak menjalankan Permendiknas Nomor 28 tahun 2010 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah atau madrasah.
“Permendiknas mengamanatkan perlunya penataan kembali sistem rekrutmen dan pembinaan karir kepala sekolah atau madrasah. Tapi itu tidak dilakukan,” katanya.
Alimuddin mengancam, jika BKPPD tidak memperbaiki kinerjanya, maka PGRI akan melakukan aksi besar-besaran sampai masalah guru selesai.
“Masalah ini kami akan bicarakan dengan pengurus PGRI dari 14 kecamatan. Hasilnya akan dibawa ke DPRD untuk mencari solusinya,” katanya.
PGRI ingin mengetahui, sumber masalah penundaan kenaikan pangkat guru. Apakah, BKKPD atau Dinas Pendidikan (Disdik) Maros.
Kabag Humas Pemkab Maros, Darmawati mengatakan, pihaknya segera menyampaikan hal tersebut ke Kepala BKKPD, Agustam untuk ditindaklanti.
“Nanti saya sampaikan ke BKKPD,” kata Darma.
Sementara Kepala BKKKPD, Agustam belum merespon saat dikonfirmasi. hamzan
