Bali, faktapers.id – IGK Kersna Budi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali, yang terpilih kembali sebagai legesiator warga Bumi Panji Sakti, menyayangkan adanya polemik politik uang di daerahnya. Pihaknya menilai, keadaan ini terjadi lantaran faktor masyarakat dikatakan adanya kebutuhan.
“Politik uang tidak akan terjadi jika masyarakat makmur. Begitu juga sebaliknya, pasti terjadi di daerah miskin seperti pedesaan. Politik uang bagaikan kentut, bau saja ada yang mengakui tidak ada. Makanya tarap hidup masyarakat perlu sekali ditingkatkan,” jelasnya, Selasa (23/4/19).
Tokoh dari Desa Liligundi Buleleng ini menyoroti, adanya karakter pemilih tidak memikirkan kemajuan negara. Pemilih sepeti ini segala cara akan dimanfaatkan, bahkan agama dikatakan jelas dikebelakangkan demi kepentingan perut.
“Kemajuan negara ini tidak dipikirkan karakter masyarakat seperti itu, hanya karena kepentingan perut mau dibeli suaranya. Bahkan saudara sendiri mereka tidak perduli. Tapi kami bersyukur, para pendukung kami masih ada yang punya hati nurani memilih saya. Banyak yang menawarkan untuk membeli suara, tapi saya bukan tipe pemimpin seperti itu,” ungkapnya.
Terpilihnya anggota dewan baru-baru dan banyak menumbangkan incumbent, dia berharap mampu bekerja dengan baik membangun Bali. Bukan untuk sebuah jabatan atau gengsi gengsian karena pekerjaaan sebagai wakil rakyat adalah menyarakan kepentingan masyarakat untuk kesejahteraan.
Diakui Kresna Budi, dengan terpilihnya kembali diberi kepercayaan pihaknya berjanji akan bekerja bersama pemerintah pusat maupun daerah untuk mensejahterakan masyarakat. Katanya, dengan peran aktif dari pada pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup terpenuhi serta pemahaman masyarakat memadai tentang politik, diharapkan bisa menghindari terjadinya politik uang kedepan.
“ Supaya tidak ada money politik dalam pemilu, tugas exsekutif dalam pembangunan sangat penting untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kalau di bawah masih ada kemiskinan peran dari exsekutif apa? Berarti itu merupakan kegagalan pemerintah dalam meningkatkan dan mensejahterakan rakyat,” sentilnya. Tim
