Jakarta, faktapers.id – Anggota Komisi I DPR RI, Evita Nursanty menegaskan serangan perang cyber datang tiba-tiba. UU Cyber harus menjadi payung hukum sebagala aspek.
“Undang- undang Cyber (draft) tidak dibahas Komisi I, tetapi di di Badan Legislasi (Baleg). Kita semua setuju bahwa UU ini sangat dibutuhkan, apalagi dinamika saat ini ancaman cyber bukan masalah kecil,” kata legislator PDI-P itu pada diskusi Forum Legislasi
bertajuk “Progres Percepatan Pengesahan RUU Keamanan dan Ketahana Siber (KKS)? di Media Center/Pressroom, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/8/19).
Menurut Evita, perang kedepan adalah perang cyber. Bedanya perang tradisional dikleir dan perang cyber tidak dikleir. Perang cyber tiba-tiba diserang tidak ada deklarasinya.
“Ini merupakan hal yang harus di perhatian pemerintah kita. Karena kita melihat sejarahnya tahun 2007-2008 ketika Estonia, Georgia itu diserang dengan cyber war oleh Rusia, mereka sudah tidak bisa percaya apa-apa, mereka lumpuh,” ungkapnya.
Evita pun mengkhawatirkan, ancaman itu kemungkinan akan terjadi di Indonesia. “Ancaman itu ada di depan mata kita yang harus menjadi perhatian kita. UU Cyber, konteks, substansinya harus mendalam. Kenapa? UU Cyber itu keamanan, ketahanan cakupannya luas. saya berharap UU tersebut menjadi payung hukum dari semua aspek,” cetusnya.
Urai Evita, dahulu pemerintah melihat ancaman terhadap narkotika, timbullah BNN, ancaman terhadap terorisme, timbullah BNPT. “Kita melihat sekarang ancaman terhadap cyber itu sudah di depan mata kita, maka itu adanya BSSN (Badan Siber Sandi Negara),” serunya.
Diakui Evita, membaca draft UU Cyber lebih fokus kepada BSSN saja. Karena lebih dari 20 pasal yang terkandung di dalam RUU itu, mengenai BSSN. “Tetapi di sini ada 20 pasal mengenai BSSN dan terlalu teknis sampai sertifikasi,” sambungnya. Oss