Jakarta, faktapers.id – Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), Rabu (12/2). Hasilnya, usulan infrastruktur masih mendominasi rencana pembangunan di kecamatan tersebut.
Camat Tanjung Priok Syamsul Huda mengatakan, usulan pembangunan infrastruktur masih mendominasi rencana pembangunan tahun 2021 mendatang, yakni sebanyak 705 usulan.
Disusul dengan 113 usulan penyedia barang untuk kebutuhan masyarakat, 80 usulan penyedia sarana kebersihan, dan 18 usulan pelatihan.
“Total usulan yang masuk ke tingkat kecamatan sebanyak 970 usulan, dengan total anggaran Rp 281 miliar. Dari angka itu, 916 usulan diteruskan ke tingkat kota, 9 usulan teranggarkan di tahun 2020, dan 45 usulan ditolak,” kata Syamsul Huda, saat ditemui di Kantor Kecamatan Tanjung Priok, Rabu (12/2).
Awalnya, dijelaskannya tujuh kelurahan yang ada membahas 1.004 usulan. 970 usulan diteruskan ke tingkat kecamatan, 5 usulan teranggarkan di tahun 2020, dan 29 usulan ditolak.
Namun saat Pra Musrenbang tingkat kecamatan, sebanyak 916 usulan yang diteruskan ke tingkat kota, 11 usulan teranggarkan di tahun 2020, dan 43 usulan di tolak.
“Ada usulan yang kita tolak karena beberapa hal. Pertama karena usulan tidak dapat dilaksanakan secara teknis, duplikasi usulan, dan terkendala dengan kepemilikan aset,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim menyarankan agar camat dan lurah berkolaborasi dengan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) jemput bola terhadap kebutuhan masyarakat.
Tidak lagi menunggu laporan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, terutama dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).
“Camat dan Lurah serta UKPD agar sudah mulai mensosialisasikan dan turun mencari ‘masalah’. Jangan lagi menunggu laporan data masukan dari masyarakat. Dan sampaikan pengertian bahwa untuk mengembangkan pengembangan SDM atau kemampuan dari masyarakat itu lebih penting, bukan hanya soal sarana dan prasarana pendukung seperti kegiatan fisik,” tutupnya.(Tajuli)