Jakarta, Faktapers.id – BMKG menggelar Sekolah Lapang Gempabumi (SLG) yang diadakan selama dua hari mulai 27-28 Juli 2022 lalu di Kabupaten Cilacap.
Kegiatan tersebut diikuti oleh 60 peserta yg berasal dari berbagai kalangan seperti TNI, Polri, BASARNAS, SATPOL PP, PMI, perwakilan SKPD, Kecamatan, Kelurahan/Desa, relawan & masyarakat umum.
Pada kegiatan tersebut Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengingatkan masyarakat akan adanya potensi gempa berkekuatan 8,7 magnitudo.
Selain itu juga Kepala BMKG mengingatkan adanya potensi tsunami setinggi 10 meter di sepanjang Selatan Pulau Jawa.
“Cilacap yang berada di garis Pantai Selatan Jawa menghadap langsung zona tumbukan lempeng antara lempeng Samudera Hindia dengan lempeng Eurasia,” ujar Dwikorita seperti dikutip DeskJabar.com dari akun resmi Instagram @infobmkg pada 31 Juli 2022.
Menurut Dwikorita, jika terjadi gempa di zona tumbukan tersebut, potensi kekuatan gempa akan mencapai 8,7 magnitudo dan dikhawatirkan menimbulkan gelombang tsunami dengan ketinggian lebih dari 10 meter.
Dwikorita Karnawati meminta pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan.
Kesiagaan dimaksud untuk mengantisipasi masyarakat akan ancaman gempa bumi dan tsunami di sepanjang Selatan Pulau Jawa.
Dwikorita menjelaskan bahwa, Cilacap yg berada di garis Pantai Selatan Jawa menghadap langsung zona tumbukan lempeng antara lempeng Samudera Hindia dengan lempeng Eurasia.
Dari hasil pemodelan tsunami dengan skenario terburuk, dikhawatirkan berpotensi terjadi tsunami dengan ketinggian lebih dari 10 meter di pantai Cilacap.
Sebagai akibat dari gempabumi dengan kekuatan M= 8,7 pada zona megathrust dlm tumbukan lempeng tersebut.
Dwikorita menyebut prakiraan skenario terburuk itu bukanlah ramalan, namun merupakan hasil kajian ahli dan pakar kegempaan.
Kapan waktu terjadinya, hal tersebut belum dapat diketahui, mengingat hingga saat ini belum ada satupun teknologi yang mampu memprediksi kapan terjadinya gempa.
Dwikorita mengatakan dari hal tersebut menjadi pijakan untuk mempersiapkan langkah-langkah mitigasi.
Kedepannya diharapkan pemerintah dan masyarakat sudah siap serta tahu apa-apa saja yang harus dilakukan, termasuk kapan dan kemana harus berlari menyelamatkan diri secara mandiri atau kelompok.
