Singaraja, Faktapers.id – Padatnya lalu lintas kendaraan di Bali semakin meprihatinkan bahkan hampir 2 persen kendaraan bernopol luar daerah terkadang membuat krodit lalu lintas dipulau Dewata.
Kondisi ini bahkan bertahun-tahun pembiaran beroperasi sayang pajak mereka harus dibayarkan dimana asal kendaraan tersebut sehingga Bali yang membutuhkan income dari pajak kendaraan harus terzolomi.
Pemerintah Provinsi Bali memberikan relaksasi pajak berupa pembebasan tarif atau bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) mulai 5 Januari 2022 sampai dengan 3 Juni 2022.
Aturan tentang pembebasan biaya balik nama kendaraan diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Bali nomor 63 tahun 2021 tentang pembebasan pokok dan penghapusan sanksi administratif bea balik nama kendaraan bermotor.
Hal ini terkuak dari anggota DPRD Bali dari Komisi II IGK Kresna Budi yang bersama rombongan melakukan kunjungan kerja ke Samsat Buleleng pada Sabtu (17/9), pemerintah daerah dalam membangun daerahnya sendiri tidak terlepas dukungan seluruh aspek seperti masyarakat wajib pajak kendaraan.
Masyarakat pemilik Nopol luar Bali terkadang enggan mutasikan kendaraanya ke Bali, padahal operasi dan mata pencarianya di Bumi Bali sendiri.
Kresna Budi sangat menyayangkan income dari pajak berkurang namun kendaraan masih beroperasi di Bali.
”Masyarakat yang memiliki Nopol kendaraan luar tolong lah kesadaranya untuk memutasikan kendaraan seperti motor atao mobil mewah supaya bisa membayar pajak di Bali. Saya melihat ini sangat timpang, masyarakat kecil saja untuk bayar pajak sangat antusias dan tinggi . Kok kenapa mobil atau kendaraan mewah dan dimiliki oleh orang yang paham dan mengerti kebalik tidak sadar kan sangat miris lah,” papar Kresna Budi.
Perlunya tanda diberikan kepada kendaraan kelas mewah, seperti pemasangan stiker..
”Di Bali khususnya banyak mobil mewah bernopol luar lama beroperasi di Bali bertahun-tahun lagi tapi bayar pajaknya keluar Bali. Perlu dipasangi stiker untuk meningkatkan kesadaran dari para memilik kendaraan itu,”ujar Kresna Budi.
Adanya organisasi IMI (Ikatan Mobil Indonesia) yang dipegang oleh pengusaha terkenal di Bali seperti Cok Krisna pemilik Krisna Oleh-oleh diharapkan untuk bisa menegur anggotanya agar memutasikan kedaraanya ke Bali.
“kita berharap kepada Cok Krisna untuk menegur anggotanya yang memiliki nopol luar begitu juga pengusaha berkelas,” harap Kresna Budi.
Peran daripada Stiek holder dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten dan Provensi serta Polda Bali karena samsat merupakan kantor bersama maka dari itu peran Dishub dan Polda Bali harus berfungsi dan Polri merupakan aparatur yang sangat penting terutama Lantas dalam penegakan aturan begitu juga Dishub dan kami Komisi II sangat mendukung.
“Kami berharap Dishub/Kapolda Bali duduk bersama dengan Pemda Bali karena Nopol luar Bali sudah banyak bertahun-tahun beroperasi tetapi bayar pajak keluar Bali. Sekian kali pergantian Gubernur atau Kapolda belum pernah ada memperhatikan hal sekecil ini dan bermanfaat untuk PAD Bali. Mari berbenah dan kami akan suarakan hal ini segera di Gedung DPRD Bali, “jelas Kresna Budi.
Sementara informasi yang diselusuri awak media Fakta di Kantor Samsat bersama UPT Buleleng menurut sumber terpercaya menyebutkan.
“Untuk indikasi plat kendaraan luar itu, kita sudah melakukan pendataan sejak dahulu melalui kegiatan razia gabungan dan door to door, hasilnya banyak yang sudab mutasi ke plat Bali,”papar sumber terpercaya
Sementara, hasil pendataan operasi gabungan dan door to door tahun 2021, masih terdapat sebanyak 3.779 unit kendaraan plat luar Bali yang beroperasi di Bali. Dari jumlah tersebut terdapat 40 persen kendaraan roda dua dan 60 persen kendaraan roda empat (ds)
