PolitikJabodetabek

Makin Rame Penolakan ! Ribuan Buruh Bakal Berunjuk Rasa Menolak Tapera Di Depan Istana Kepresidenan

×

Makin Rame Penolakan ! Ribuan Buruh Bakal Berunjuk Rasa Menolak Tapera Di Depan Istana Kepresidenan

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi Demo Buruh.

Jakarta, faktapers.id — Aksi penolakan Tapera makin rame. Bahkan ribuan buruh bakal berunjuk rasa menolak kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di depan Istana Kepresidenan, Jakarta direncanakan pada Kamis (6/6/2024).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan, ribuan buruh yang akan menggelar aksi ini berasal berbagai organisasi buruh.

“Ribuan buruh yang akan melakukan aksi ini berasal dari Jabodetabek dan berbagai organisasi serikat pekerja seperti KSPI, KSPSI, KPBI, dan juga Serikat Petani Indonesia (SPI) serta organisasi perempuan PERCAYA,” terang Said Iqbal dalam keterangannya.

Terpisah, Ketua Bidang Infokom dan Propaganda Partai Buruh Kahar S. Cahyono mengeklaim aksi itu akan diikuti kurang lebih oleh seribu peserta aksi.

Said menjelaskan aksi akan dimulai pada Pukul 10.00 WIB. Massa aksi akan berkumpul di depan Balai Kota dan bergerak ke Istana lewat Patung Kuda.

Menurutnya kebijakan Tapera ini merugikan serta membebani pekerja dengan iuran yang harus dibayarkan.
Lewat kebijakan itu juga Said menilai pemerintah lepas tanggung jawab dalam menyediakan rumah bagi masyarakat.

“Permasalahan lain adalah dana Tapera rawan dikorupsi, serta ketidakjelasan dan kerumitan pencairan dana,” ujarnya.

Selain itu, massa aksi juga akan membawa tuntutan menolak Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahal, menolak KRIS BPJS Kesehatan, dan menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Soal melonjaknya UKT, Said mengatakan kebijakan naiknya UKT kian mempersulit mimpi anak-anak buruh untuk meraih pendidikan tinggi.

Kemudian, KRIS, Said berpendapat kebijakan ini justru mendegradasi kualitas layanan kesehatan dan kian memperburuk pelayanan di rumah sakit.

“Buruh menuntut pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan ini dan memastikan pelayanan kesehatan yang adil dan layak bagi seluruh rakyat,” kata dia.

[]