Singaraja, Faktapers.id – Dinobatkan menjadi Kantor Pertanahan (Kantah) berprestasi pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2022 lalu,kini Kantah BPN Buleleng terus menggenjot capaian target penyelesaian Sertifikat Hak Milik (SHM) pada periode 2022.
Melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berbasis masyarakat, Kantah Buleleng terus didorong masyarakat agar melakukan pendafatran tanah assetnya pribadinya untuk disertifikatkan. Dari target PTSL sebanyak 5.250 bidang ternyata baru terpenuhi kurang dari setengah target padahal potensi sertifikat yang dapat diterbitkan hingga mencalai 3.000 bidang.
Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng Agus Apriawan, S.T., S.H., M.Kn dikonfirmasi awak media membenarkan pihaknya memiliki target capaian PTSL pada tahun 2022 sebanyak 5.250 bidang. Hanya saja hingga menjelang akhir tahun target tersebut belum tercapai dengan sebab berbagai kendala dilapangan yang dihadapi masyarakat.“Dari data,yang telah selesai baru sebanyak1.316 bidang.Sisanya dalam proses penyelesaian agar tercapai setidaknya 70 persen dari target,”kata Agus Apriawan Selasa (29/11).
Atas kerendahan pencapaian target tersebut yang disebabkan pekerjaan untuk PTSL baru dimulai pada bulan Juli 2022 selain itu penyebab ada revisi anggaran yang membuat pekerjaan pendataan menjadi terlambat.
Selain itu ada kendala non tekhnis lainnya sehingga target capaian akan dikejar hingga ke angka maksimal.“Ya memang kita mulai pekerjaan pada bulan Juli 2022 dengan sebab adanya revisi anggaran.Namun demikian potensi sertifikat yang bisa diterbitkan sampai akhir tahun sekitar 3.000 bidang,”imbuhnya.
Agus Apriawan yakin jumlah penyelesaian sertifikat melalui PTSL itu akan bertambah hingga akhir tahun nanti.Hal itu didasari hingga menjelang satu bulan tutup tahun Kantah BPN Buleleng masih terus melakukan pendataan tanah hingga ke desa-desa.
“Kendati capaian hari ini baru sekitar 25 persen dari target,kami optimis akan bertambah hingga akhir tahun ini bisa tercapai 3.000 bidang atau setara 70 persen.Tim kami masih di desa-desa melakukan pendataan,”ujarnya.
Sementera itu terkait penyelesaian lahan warga pengungsi eks transmigran Timor-Timur (Timtim) yang mendiami lahan di Banjar Dinas Bukit Sari, Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Agus Apriawan menyebut saat ini penyelesaian kasus itu belum masuk ke ranah BPN.
Namun katanya,persoalan itu sudah memasuki tahap penyelesaian soal lahan garapan setelah permohonan lahan pekarangan disetujui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia.”Untuk lahan warga pengungsi eks transmigran Timtim tinggal menyisakan permohonan soal lahan garapan setelah permohonan lahan pekerangan disetujui pemerintah,” terangnya. (ds)
