Pimpinan DPR: Kampanye Dana Desa Jokowi Pembohongan Publik

×

Pimpinan DPR: Kampanye Dana Desa Jokowi Pembohongan Publik

Sebarkan artikel ini

Jakarta, faktapers.id – Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengungkapkan, Dana Desa merupakan perintah Undang-undang (UU), yang lahir di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bukan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Dana Desa adalah perintah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang lahir pada masa Pemerintahan SBY. Dan nomornya kalau kita lihat nomor 6, itu artinya UU yang lahir di awal pemerintahannya atau di awal tahun 2014,” sebut Fahri saat dihubungi wartawan, Kamis (21/2).
Fahri pun menuturkan, pemerintahan SBY berakhir pada tanggal 20 Oktober 2014. “Artinya kalau ada perintah UU, yang kira-kira disahkan di awal tahun, berarti pada saat presiden mengajukan rancangan ABPN 2015, dalam pidato tanggal 16 Agustus 2014 itu, presiden telah memulai mengimplementasikan perintah dari UU No.6/2014 tentang UU Desa,” urai legislator PKS itu.
Terang Fahri, yang memulai meletakan anggaran dalam APBN Dana Desa itu adalah SBY, bukan Jokowi. Dan itu bukan perintah pribadi presiden, tetapi perintah UU. “Jadi, kalau ada pejabat yang menganggap bahwa itu perintah dari presiden, maka itu bohong. Kenapa? Karena siapa pun presidenanya, UU Dana Desa itu pasti tetap ada,” ujarnya.
“Saya kira tendensi untuk menggunakan pos-pos anggaran negara sebagai kampanye, itu sangat berbahaya dan oleh sebab itu harus diusut sebagai satu tindakan kebohongan publik,” sambung pimpinan DPR Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.
Lebih lanjut, Fahri menegaskan, UU desa disahkan 18 Desember 2013 diberi nomor 6 di awal tahun 2014. Artinya pada Pidato Nota Keuangan Agustus 2014, Presiden SBY harus dan telah melaksanakan perintah UU untuk mengalokasikan dana desa dalam APBN 2015 yang alokasi awalnya Rp 9 Trilyun, yang kemudian dalam alokasi perubahan (APBNP 2015 menjadi Rp 20.7 triliun).
“Jadi itu perintah UU, bukan perintah pak Jokowi. Tapi memang begitu masuk belanja APBN 2015, Presiden nya sudah pak Jokowi,” pungkas politisi dari PKS itu. oss

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *