Singaraja.Faktapers.id -Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 menyebut angka prevalensi balita stunting di Buleleng meningkat dari tahun sebelumnya. Pada 2022 angka prevalensi stunting mencapai 11,0 persen. Sedangkan pada 2021 hanya 8,9 persen.
Kondisiin ini cukup membahayakan bagi generasi muda di Buleleng, selain Pemkab Buleleng fokus mencari jalan keluar untuk kembali menurunkan angka prevalensi stunting di Buleleng. DPR RI Dapil Bali (I Ketut Kariyasa Adnyana, S.P) juga berupaya menurunkan angka stunting yang dialami para usia produktif dengan menyesar desa –desa untuk bersosialisasi mengajak masyarakat umum
Seperti halnya sosialisasi di Desa Anturan.Kecamatan Buleleng pada Minggu (27/8) pukul 16.20 wita, I Ketut Kariyasa Adnyana, S.P melalui tim berkoordinasi dengan Desa Dinas dan Adat Anturan untuk mengumpulkan ratusan masyarakat 300 orang Kepala BKKBN Provinsi Bali (Bpk Charles Maubae), DPRD Buleleng (Ibu Ketut Turkini), Forkompimcam Kecamatan Buleleng,(Kadek Ardika Ampu), Ketua Saba Desa dan anggota, Ketua Pendesa Adat Anturan, Ketua PKK Desa Anturan yang dipusatkan di open Stid Pura Dalem
Lo PPKampanye percepatan penurunan Stunting bersama Mitra Kerja Komisi IX DPR-RI Dapil Provinsi Bali (I Ketut Kariyasa Adnyana, SP) dengan BKKBN Provinsi Bali dengan tema “Promosi dan KIL Program Percepatan Penurunan Stunting di Wilayah Khusus”
Kades Anturan Ketut Soka S.Pd dalam laporanya kepada Komisi IX DPR-RI, bahwa di desa Anturan masih terdapat 2 balita yangalami kurang gizi “kami harapkan kiranya bersinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah Dinas kesehatan supaya kedepan masalah kurang gizi di wilayah Desa Anturan bisa terselesaikan.”ujar Kades Soka
Tak hanya laporkan gisi buruk 2 Balita, Kades Ketut Soka juga todong Komisi IX DPR-RI Ketut Kariyasa Adnyana untuk bisa memberikan sentuhan dana untuk perbaikan jalan beton menuju Kuburan dan ke pantai,”kami sangat membutuhkan uluran tangan dari Pak Ketut Kariasa anggota DPR RI Komisi IX, semoga apa yang kami utarakan bapak bisa membantunya serta kami sepakat untuk tetap mendukung bapak untuk tetap mewakili masyarakat Bali,”kata Ketut Soka kepada seior PDI Perjuangan asal Desa Busungbiu dan Komisi IX DPR-RI siap menganggarkan 100 juta
Kepala BKKBN Provinsi Bali (Carles Maubae ) berharap penyampaian dari Mitra kerjanya agar para generasi muda kita ke depan bisa kuat dan bisa membentuk keluarga yang sehat dan berkarakter. Kami harapkan melalui program Gubernur Bali, agar pernikahan jangan dibawah umur 20 Tahun, tapi maksimal diatas umur 21 untuk Wanita dan Pria maksimal 25 tahun untuk usia produktif, terjadinya stunting karena pernikahan di usia dini tanpa memikirkan efek.’kata Carles Maubae
Komisi IX DPR-RI Ketut Kariyasa Adnyana S.P dari Fraksi PDI Perjuangan kepada awak media Fakta terhadap peningkatan angka prevalensi stunting di Bali mencapai 8 persen se- Indonsesia. Kusus di Buleleng 11 persen terjadi peningkatan hal ini membuat Komisi IX DPR-RI Ketut Kariyasa Adnyana turun tangan bersama BKKBN Provinsi Bali,
“Pada 2022 angka prevalensi stunting mencapai 11,0 persen di Buleleng sedangkan pada 2021 hanya 8,9 persen. 2024 Angka prevalensi stunting secara nasional targetnya 14 persen menuju Indonesia Emas . Walau bukan penyakit namun stunting sangat berbahaya dan pengaruh terhadap masa depan bangsa. Angka prevalensi stunting di Bali 8 persen dan Buleleng masuk 11 persen tingkat Kabupaten,”kata Kariyasa.
Bagaimana menuju angka 6 persen, Komisi IX DPR-RI Ketut Kariyasa Adnyana mengajak seluruh komponen masyarakat bekerja sama dari Gubernur, Bupati, Kades dan masyarakat, Karena ditingkat Desa Pemerintah telah menurunkan anggaran untuk menangani prevalensi stunting agar bisa ditekan “Kita harus bersama-sama menurunkan prevalensi stunting terlebih pemerintah telah menurunkan anggaranya tentu ini harus dilaksanakan. Dan ini adalah PR buat kami sehingga kami harus keliling bersama mitra kerja menjajagi desa –desa di Bali. Mengingat Bali adalah daerah kunjungan wisata kami tidak ingin pariwisata kita diganggu dengan masalah kesehatan, “papar Komisi IX DPR-RI Ketut Kariyasa Adnyana
Pemerintah daerah diharapkan berkolaborasi dengan pemerintah tingkat paling bawah dalam menekan angka prevalensi stunting, hal ini disebabkan kurangnya asupan gizi yang diperoleh oleh balita sejak awal masa emas kehidupan pertama, dimulai dari dalam kandungan (9 bulan 10 hari) sampai dengan usia dua tahun
”Penyuluhan sangat diperlukan dalam menekan angka ini terlebih pemberian asupan gizi dan peningkatan Posyandu,”terang Ketut Kariyasa Adnyana..
(ds)
