Takalar, faktapers.id – Aliansi Pemerhati Takalar (Peta) merupakan salah satu aliansi yang terbentuk dari beberapa elemen masyarakat Kabupaten Takalar. Seperti tokoh masyarakat, kelompok profesi, LSM, organisasi pemuda, mahasiswa dan aktivis, Hearing anggota DPRD Takalar.
Hearing dilaksanakan di ruang Badan Musyawarah (Bamus) Gedung DPRD Kabupaten Takalar, yang dihadiri wakil ketua Haeril Anwar, didampingi anggota Komisi III Hasbullah Bali, dan Makmur Mustakin.
Turut Hadir pula Ketua Komisi I Ilham Torada, Ketua Komisi II Sulaeram Rate, Ketua Komisi III Indrawati Daud.
LSM Jaringan Informasi Rakyat (JIRAK) Takalar, Ahmad Azis menegaskan tujuannya melakukan Hearing DPRD Takalar, untuk membahas beberapa hal yang terjadi dalam pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Takalar yang saat ini dililit sejumlah permasalahan.
“Mengingat menjelang dua tahun pemerintahan Syamsari-Achmad, banyak menimbulkan persoalan sehingga kami dari Aliansi Peta Takalar merasa terpanggil untuk meminta kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan semua persoalan yang terjadi di Kabupaten Takalar,” kata Ahmad Aziz atau yang akrab disapa Otet.
“Tentunya ini menjadi tanggungjawab kita bersama dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Takalar agar tidak menjadi keresahan dalam masyarakat yang tentunya berdampak negatif terutama pelaksanaan pembangunan daerah,” tambah Otet.
Lebih lanjut, dikatakan Otet, saat ini sudah ada beberapa persoalan di Takalar yang sudah menjadi rekomendasi Pansus DPRD LKPJ Bupati Takalar 2018. Ada juga beberapa persoalan yang hangat dalam pembicaraan masyarakat, seperti temuan BPK RI tahun 2018, Perusda Panrannuangku, Program Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Pengadaan dan Pengelolaan Aset Kekayaan Daerah.
Kebijakan pemerintah daerah dinilai keberpihakan terhadap kepentingan rakyat seutuhnya. Di mana hak bagi ASN untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tahun 2018 tidak terbayarkan.
Program Bantuan Sapi yang tak jelas diperuntukkan untuk siapa dan sampai sekarang belum ada petunjuk teknisnya, mutasi, dan demosi lingkup pemerintahan yang dinilai telah melanggar ketentuan yang berlaku.
Singkronisasi Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD), dan Renja SKPD tindaklanjut Rekomendasi Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun anggaran 2018, dan Rehabilitasi Asrama Mahasiswa Takalar (Hipermata) yang saat ini terbengakalai pembangunanya.
“Semua permasalahan ini, kami anggap sangat penting untuk diklarifikasi dan disikapi oleh DPRD Kabupaten Takalar dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga legislasi, anggaran, dan pengawasan. Selain itu, hal ini tentunya sebagai bentuk tanggungjawab moral selaku wakil Rakyat,” ujar Ahmad Azis.
“Sebagai langkah berikutnya, DPRD Takalar harus melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) tertutup dengan pihak terkait untuk analisa data yang ada termasuk LHP BPK RI sebelum diserahkan ke aparat hukum untuk tindak lanjut,” tambahnya. Kartia
